Wamena, WAGADEI – DPR Papua Pegunungan dalam rapat paripurna menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk tahun 2026 sebesar Rp1,2 triliun sekaligus mengesahkan 11 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) non-APBD menjadi Perda.
Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna DPR Papua Pegunungan, Jumat (28/11/2025). Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, menyampaikan bahwa seluruh tahapan rapat berjalan lancar.
“Puji Tuhan semua tahapan dan proses yang dilalui sejak 26-28 November 2025 berjalan dengan baik dan lancar. Kami berharap APBD Pemprov Papua Pegunungan 2026 Rp1,2 triliun dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat delapan kabupaten,” katanya.
Selain APBD, DPR juga menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 sebesar Rp169,8 miliar. “PAD yang kami maksud bersumber dari pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. Dari pajak daerah kami targetkan Rp167,3 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp2,5 miliar,” ujarnya.
Yos menekankan agar Gubernur Papua Pegunungan John Tabo memperhatikan saran dan pendapat DPR dalam pengelolaan anggaran. “Kami berharap ke depan pak gubernur dan jajaran tetap mengikuti dan memperhatikan saran yang telah disampaikan dalam rapat paripurna, sehingga pengelolaan APBD 2026 sesuai dengan apa yang diharapkan bersama,” katanya.
Selain penetapan APBD, DPR Papua Pegunungan juga menyetujui 11 Raperdasi untuk ditetapkan menjadi Perda. Raperdasi tersebut meliputi:
– Peningkatan dan perbaikan gizi masyarakat
– Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
– Pemberian insentif dan kemudahan investasi bagi masyarakat dan investor
– Pelestarian dan pemajuan kebudayaan asli Papua Pegunungan
– Lambang daerah
– Pembentukan dan susunan perangkat daerah
– Pajak dan retribusi daerah
– Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025
– Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045
– Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan serta anggota DPR Papua Pegunungan
– Penyelenggaraan pendidikan
Dengan penetapan APBD 2026 senilai Rp1,2 triliun dan 11 Raperdasi menjadi Perda, DPR Papua Pegunungan menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembangunan, tata kelola pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat di wilayah pegunungan. (*)
