Nabire, WAGADEI – Wabup atau Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua Tengah, Burhanuddin Powennari melantik Badan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) periode 2025–2030.
Pelantikan pengurus FKUB oleh Wabup Burhanuddin digelar dalam sebuah acara di aula Sekretariat Daerah Nabire, Provinsi Papua Tengah, Rabu (28/5/2025).
Wabup Burhanuddin Powennari dalam sambutannya menyampaikan selamat sekaligus pesan penting kepada para pengurus yang baru dilantik.
“Saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus FKUB. Kita bangun komunikasi, bangun keharmonisan, agar Kabupaten Nabire betul-betul menjadi kabupaten yang hidup rukun dengan berbagai agama yang ada,” ujar Wabup.
Wabup Burhanuddin juga menekankan pentingnya peran strategis FKUB sebagai garda depan, dalam menjaga kerukunan, terutama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang di Nabire sebagai ibukota provinsi baru.
Wabup mengingatkan bahwa FKUB harus menjadi mitra aktif pemerintah, dalam menjaga stabilitas.
“Kalau ada masalah yang mengancam stabilitas, jangan tunggu besok. Segera duduk bersama dan cari solusi. Kita ciptakan quick response terhadap isu-isu sensitif,” kata Wabup.
Susunan Pengurus FKUB Kabupaten Nabire Periode 2025–2030:
Ketua: Pdt. Mordekai M. Oilla, S.Th (Denominasi KINGMI)
Wakil Ketua I: Ps. Yohanes Agus Sutiyono, SJ (Denominasi Katolik)
Wakil Ketua II: Pdt. Julianus Johan Ajomi, S.Si, Teol (Denominasi GKI)
Sekretaris: Waluyo, S.Pd
Pelantikan turut dihadiri berbagai tokoh penting, termasuk perwakilan FKUB Papua Tengah Drs. Ignatius Robertus Adii, Wakil Ketua DPRK Hengky Wakei, Dandim Nabire, perwakilan Polres Nabire, serta tokoh lintas agama dan masyarakat.
Dalam sambutan balasannya, Ketua FKUB terlantik, Pdt. Mordekai M. Oilla, menyampaikan apresiasi dan komitmen pengurus baru, untuk menjadi mitra aktif pemerintah daerah dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama.
“Kami berharap FKUB tidak hanya dicari saat ada ‘kebakaran’, tapi menjadi mitra strategis setiap waktu. Kami siap mendukung pembangunan Nabire sebagai kota yang rukun dan hebat,” ujar Pdt. Mordekai.
Ia juga mengangkat sejarah FKUB sebagai inisiatif para tokoh agama sebelum adanya regulasi formal, dan bagaimana forum ini telah terbukti efektif menjaga perdamaian di Indonesia.
“Sejak sebelum Peraturan Bersama Menteri 2006, para tokoh agama sudah sadar bahwa perbedaan keyakinan bisa jadi sumber konflik jika tidak dijaga. FKUB lahir dari cinta terhadap bangsa dan kerukunan,” katanya.
Pdt. Mordekai juga menekankan pentingnya dukungan konkret dari pemerintah, termasuk dalam hal penganggaran kegiatan FKUB agar forum ini bisa terus menjalankan tugasnya secara maksimal.
“Kami sudah banyak berbuat dengan sumber daya terbatas. Ke depan, kami berharap perhatian lebih dari pemerintah agar FKUB bisa lebih kuat sebagai pilar kerukunan di Nabire,” katanya. (*)
