Mahasiswa Dogiyai tolak DOB Mapia Raya

Mahasiswa yang tergabung dalam Tim Peduli Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Wilayah Kabupaten Dogiyai di Kota Jayapura, Papua, menolak pemekaran DOB Mapia Raya. - IST
Mahasiswa yang tergabung dalam Tim Peduli Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Wilayah Kabupaten Dogiyai di Kota Jayapura, Papua, menolak pemekaran DOB Mapia Raya. - IST

Nabire, WAGADEI – Mahasiswa yang tergabung dalam Tim Peduli Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Wilayah Kabupaten Dogiyai di Kota Jayapura, Papua, menolak pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Mapia Raya.

Koordinator Tim Peduli Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Wilayah Kabupaten Dogiyai, Melianus Tagi mengatakan, pemekaran bukanlah jalan keluar atas persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Dogiyai.

Tagi menilai bahwa pemekaran hanya menjadi kepentingan segelintir elite yang tidak mewakili suara rakyat.

Bacaan Lainnya

“Kami mahasiswa Dogiyai se-Jayapura menolak dengan tegas oknum atau elite politik lokal yang mengatasnamakan rakyat Mapia,” kata Tagi,seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Wagadei di Nabire, Papua Tengah, Sabtu (24/5/2025).

Menurut Tagi, mahasiswa juga menolak keterlibatan seseorang berinisial MB dan kelompoknya, karena dianggap tidak memiliki legitimasi moral dan akademik, dalam mengusulkan pemekaran DOB Mapia Raya.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah pusat, agar segera membatalkan pembahasan dan penetapan DOB Kabupaten Mapia Raya.

Mahasiswa Dogiyai di Jayapura juga meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Dogiyai, menghentikan proses pemekaran DOB Mapia Raya.

“Jika tidak direspons, mahasiswa menyatakan akan menutup Jalan Trans Mapia sebagai bentuk protes,” katanya.

Mahasiswa juga menuntut pengujian akademik terhadap draf pemekaran, yang melibatkan tokoh masyarakat, mahasiswa, tokoh adat, tokoh perempuan, dan unsur lainnya.

Mahasiswa Dogiyai di Jayapura juga menuntut agar operasi militer dan eksploitasi sumber daya alam di seluruh Tanah Papua, dihentikan.

“Karena hal ini hanya menambah penderitaan masyarakat adat,” katanya. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan