Nabire, WAGADEI – WPA atau West Papua Army menegaskan bahwa hari ulang tahun (HUT) ke-6 WPA pada 1 Mei 2025 sebagai ajang untuk merefleksikan sejarah panjang penindasan dan penderitaan rakyat Papua.
Panglima Tertinggi WPA, Jend. Demianus Magai Yogi menyatakan kesiapan penuh untuk menggugat segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia terhadap bangsa Papua.
“Tanggal 1 Mei, yang dikenang sebagai awal masuk pendudukan Indonesia di Tanah Papua sejak tahun 1963, adalah kehadiran Indonesia dengan kejahatan genosida terhadap pemilik negeri West Papua,” kata Panglima Tertinggi WPA, Jend. Demianus Magai Yogi dikutip dari siaran pers yang diterima di Nabire, Papua Tengah, Kamis (1/5/2025).
Dia mengatakan, negara Indonesia merupakan simbol dari pembunuhan, penindasan, perampasan tanah, eksploitasi kekayaan alam, dan penebangan hutan yang terus berlangsung atas nama pembangunan.
Maka dari itu, pemimpin WPA ini menyerukan kepada seluruh rakyat Papua, dan menyampaikan kepada komunitas internasional, bahwa proses masuknya Indonesia ke Papua adalah ilegal.
“Kekerasan sistemik dan pelanggaran HAM yang terus berlangsung merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, serta hak bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri,” katanya.
Dalam deklarasi ulang tahun ini, pemimpin WPA dengan tegas menyatakan bahwa wilayah West Papua telah diambil alih dari kekuasaan Republik Indonesia.
“Kami berdiri sebagai bangsa yang merdeka dan setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia, dengan komitmen membangun masa depan yang adil, bermartabat, dan bebas dari kolonialisme Indonesia,” katanya.
Panglima Tertinggi WPA, yang memimpin TPNPB-OPM, TNPB, dan TRWP, Jend. Demianus Magai Yogi menegaskan, bahwa seluruh militer Papua dan rakyat West Papua mendukungan penuh, termasuk doa dan solidaritas, kepada para pejuang diplomasi di luar negeri, yang terus memperjuangkan aspirasi kemerdekaan West Papua di berbagai forum internasional.
Maka dari itu, WPA mengeluarkan beberapa tuntutan, diantaranya:
- Indonesia segera mengizinkan kunjungan resmi Dewan HAM PBB ke wilayah West Papua, guna menyelidiki langsung berbagai pelanggaran HAM yang terus terjadi;
- Segera dilaksanakan perundingan damai antara bangsa Papua dan Republik Indonesia, dengan mediasi pihak netral dari komunitas internasional;
- Seruan kepada seluruh rakyat West Papua untuk mendukung melalui doa dan puasa keputusan Sidang Forum UNPFII yang diumumkan pada Jumat (2/5/2025), di Markas Besar PBB, New York, sebagai bentuk ekspresi kolektif atas hak bangsa Papua untuk menentukan masa depannya sendiri.
“Kami menyerukan solidaritas internasional dari semua pihak, yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan, untuk mendukung perjuangan damai menuju kemerdekaan West Papua,” katanya. (*)
