Nabire, WAGADEI – Intelijen Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB bernama PIS melaporkan, bahwa terjadi dropping pasukan militer pemerintah Indonesia secara besar-besaran di Tanah Papua.
Hal tersebut dikatakan juru bicara TPNPB Sebby Sambom, dalam siaran pers yang diterima Wagadei di Nabire, Provinsi Papua Tengah, Sabtu (26/4/2025).
“Pendropan pasukan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah dan ribuan pengungsi di Maybrat dipaksa pulang oleh militer Indonesia dan TNI masuk di sekolah ambil kendali tugas guru,” kata juru bicara TPNPB Sebby Sambom.
Sebby Sambom mengatakan, Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB juga telah menerima laporan resmi dari pasukan TPNPB Kodap Sinak.
Laporan itu menyebutkan, dua unit helikopter militer dari Timika men-dropping pasukan militer dan logistik perang, memasuki wilayah Ilaga pada Sabtu (26/4/2025).
“Selanjutnya, seluruh pasukan diterbangkan menuju Distrik Sinak Barat dan Pogama, untuk melanjutkan misi operasi di wilayah perang melawan pasukan TPNPB,” kata Sebby Sambom.
Sebby mengatakan, PIS TPNPB juga melaporkan dari Sorong kepada Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB. Bahwa terjadi pertemuan antara pemerintah dan militer Pemerintah Indonesia dan Dirjen Kepatuhan HAM melakukan pertemuan di salah satu hotel di Sorong pada Rabu (23/4/2025).
Dalam pertemuan tersebut, kata Sebby, disepakati bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan menjadi agenda penting aparat militer di Kabupaten Maybrat.
“Dalam pertemuan tersebut, juga disepakati bahwa aparat militer pemerintah Indonesia yang bertugas di Sorong difokuskan untuk memulangkan ribuan pengungsi Maybrat yang keluar dari wilayah mereka ke berbagai daerah akibat konflik bersenjata antara TPNPB dan militer Pemerintah Indonesia di Maybrat sejak 2022 sampai 2025,” katanya.
“Aparat militer Pemerintah Indonesia dari Satgas TNI Yonif 501/BY telah memasuki sekolah-sekolah di Kampung Sorry, sambil memegang senjata serbu, lalu mengeluarkan beberapa pertanyaan kepada anak-anak sekolah, tentang keberadaan pasukan TPNPB di wilayah Maybrat,” lanjut Sebby.
Terkait dengan hal tersebut, Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB mengeluarkan beberapa pernyataan sikap:
- Presiden Prabowo Subianto dan otoritas militer Indonesia, segera hentikan serangan bom dan operasi udara ke markas TPNPB di Kabupaten Puncak, karena misi operasi dan penembakan bom dari udara, hanya mengakibatkan ketakutan bagi warga sipil. Karena mereka telah menjadi korban serangan bom seperti di Kiwirok, Nduga, Intan Jaya dan Kabupaten Puncak;
- Presiden Prabowo Subianto segera hentikan kebijakan sepihak antara Pemerintah Indonesia, aparat militer dan Dirjen HAM, untuk memulangkan para pengungsi sebagai korban konflik bersenjata, karena menyangkut para pengungsi di Tanah Papua aparat militer pemerintah Indonesia jangan pernah terlibat karena pasukan TPNPB sedang kuasai medan perang di Maybrat;
- TPNPB merujuk UNHCR, Palang Merah dan Organisasi Non Pemerintah untuk memulangkan para pengungsi di seluruh Tanah Papua akibat konflik bersenjata antara TPNPB dan militer Pemerintah Indonesia, demi keamanan dan keselamatan para pengungsi. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu, dan keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara;
- Presiden Prabowo Subianto segera hentikan kebijakan negara Indonesia yang telah menurunkan puluhan ribu personel militer ke Tanah Papua untuk menjadi guru, tenaga medis dan pekerjaan sipil lainnya di wilayah konflik bersenjata;
- TPNPB siap eksekusi semua intelijen militer Pemerintah Indonesia di Tanah Papua dan semua pencuri emas ilegal di hutan-hutan, terutama di wilayah operasi TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan (Kodap) di seluruh Tanah Papua segera kosongkan pertambangan ilegal.
Sebby Sambom mengatakan, TPNPB di 36 Kodap tidak akan pernah tunduk di bawah kebijakan pemerintah Indonesia, yang hanya membunuh rakyat Papua, dan mencuri hasil kekayaan alam Papua, demi kepentingan asing dan pemerintah Indonesia. (*)
