Nabire, WAGADEI – Massa pendukung pasangan calon Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan calon Wakil Gubernur (cawagub) Deinas Geley atau dikenal dengan nama MeGe menggelar demonstrasi damai di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua Tengah di Nabire pada hari Jumat, (13/12/2024) siang.
Kedatangan pihaknya guna menuntut penghilangan suara paslon 3 Papua Tengah yang dihilangkan oleh oknum-oknum tertentu ketika KPU Kabupaten Puncak menggelar pleno.
Hal itu dikatakan Ketua Relawan MeGe Papua Tengah Alexander Gobai, bahwa pihaknya menuntut kepada Bawaslu Papua Tengah agar segera mengeluarkan surat rekomendasi guna mengembalikan suara yang dimanipulasi oleh oknum-oknum tertentu di Kabupaten Puncak.
“Sesuai data tim kami di Kabupaten Puncak, MeGe mendapatkan suara sekitar 51 ribu di lapangan berdasarkan C Hasil, kemudian berkurang lagi di pleno Kabupaten Puncak menjadi 23 ribu suara dan ketika pleno Kabupaten Puncak dipindahkan ke Nabire berkurang lagi menjadi 13 ribu suara. Jadi, berdasarkan data lapangan, kami akan tuntut terus suara masyarakat di Lapangan untuk dikembalikan,” kata Alexander Gobai.
Pihaknya menegaskan kepada KPU Kabupaten Puncak dan Bawaslu Kabupaten Puncak untuk tidak bermain-main suara rakyat dari 51 ribu ke 13 ribu. Demonstrasi ini menjadi bagian penting untuk mengawal demokrasi di Papua Tengah.
“Yang dipangkas bukan hanya suara dari Paslon nomor urut 03 tapi juga suara dari paslon nomor urut 01 dan 02. Jadi, tuntutan kami hari ini mewakili paslon-paslon cagub-cawagub lain,” katanya.
Ia meminta kepada Bawaslu Papua Tengah bekerja 1 kali 24 jam untuk menangani persoalan tersebut.
“Dan kami minta Bawaslu Papua Tengah menyurati (keluarkan rekomendasi) kepada penyelenggara di Kabupaten Puncak untuk pengembalian dan pembetulan suara rakyat yang dihilangkan,” katanya.
Pihaknya mendesak agar harus dilakukan sebelum pleno tingkat Provinsi. “Bawaslu segera menyurati dan atau memanggil KPU dan Bawaslu Kabupaten Puncak untuk kembalikan suara paslon 01,02 dan 03 yang sengaja dihilangkan,” ucapnya.
Seharusnya, lanjut dia, semua pihak bekerja dengan independen dan bertanggung jawab untuk menciptakan demokrasi yang sehat di Papua Tengah.
“Papua Tengah harus jadi contoh demokrasi yang sehat di seluruh Indonesia terlebih lagi jadi contoh yang baik untuk seluruh daerah otonomi baru (DOB) di tanah Papua,” katanya. (*)
