Nabire, WAGADEI – Apa dampak dari penanda-tanganan berita acara delapan program unggulan Presiden Republik Indonesia Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh para pejabat Gubernur dan para penjabat Bupati di tanah Papua bagi keberlangsungan hidup bagi bangsa Papua dalam bingkai NKRI?
Pertanyaan ini kian hari semakin trending topik utama di kalangan masyarakat tanah Papua khususnya di provinsi Papua Tengah yang baru dua tahun ini. Soalnya Ribka Haluk, mantan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah yang kini dilantik menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta belum lama ini gantikan posisi John Wempi Wetipo (JWW) yang kini sedang maju calon Gubernur Provinsi Papua Tengah.
“Sebelum membahas dampak dari penandatanganan berita acara itu, mari kita memahami mengapa ibu Ribka Haluk diangkat oleh Presiden Prabowo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri pada periode 2024 – 2024? Ibu Ribka Haluk yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Gubernur Propinsi Papua Tengah dipandang oleh presiden Prabowo dan kaki tangannya untuk memainkan peran yang sebelumnya dijalankan oleh Pak John Wempi Wetipo (JWW), yaitu menyukseskan program Jakarta di tanah Papua, khususnya dalam hal revisi UU Otonomi Khusus dan pemekaran Provinsi serta kabupaten yang makin menjamur di seantero Tanah Papua,” ungkap Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua (JDRP2), juga Ketua Umum Front Pepera Papua Barat, Selpius Bobii kepada wagadei.id, Selasa, (12/11/2024).
Mantan Wamendagri RI pada kabinet Jokowi (periode 2019 -2024), JWW telah berhasil mengamankan program Jakarta di Tanah Papua, sehingga beberapa partai di Jakarta telah memberikan dukungan melalui rekomendasi kepada JWW untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Provinsi Papua Tengah, tentu dengan maksud tertentu.
Selpius Bobii berujar, dengan menyimak banyak hal itu, kemungkinan besar untuk merampas sumber daya alam Papua yang melimpah yang ada di Papua Tengah Papua, termasuk Blok Wabu, Blok Waren, Blok Kapiraya dan lain sebagainya. Para kandidat lain juga tentu ada janji politik dengan para partai pendukungnya di Jakarta.
“Peran yang sebelumnya dikerjakan oleh JWW pada masa kabinet Jokowi, kini pada masa kabinet Prabowo, peran itu kini dipercayakan kepada ibu Ribka Haluk yang diangkat oleh Prabowo sebagai Wamendagri RI untuk mendampingi Mendagri, pak Tito Karnavian yang telah sukseskan memainkan peran yang luar biasa untuk merevisi UU Otsus Papua dan Dearah Otonomi Baru, baik Provinsi dan Kabupaten di tanah Papua pada kabinet Jokowi, yang kini pak Tito juga diangkat lagi menjadi Mendagri di Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” ungkap Bobii.
Wamendagri baru, lanjut dia, Ribka Haluk telah mendapatkan amanah khusus dari Jakarta untuk menangani kebijakan Pemerintah Pusat khusus di tanah Papua di enam provinsi. Hal ini terbukti dengan kehadiran Wamendagri, Ribka pada 12 November 2024 di Nabire, Imibukota Provinsi Papua Tengah.
Kunjungan Haluk ke Nabire merupakan kunjungan perdana ke tanah Papua dari Jakarta untuk membumikan atau mensukseskan program Prabowo – Gibran “Asta Cita”.
Diberitakan melalui Papua TribunNews bahwa pada 12 November 2024 di Nabire, Wamendagri Ribka direncanakan memimpin apel gabungan dan dilanjutkan penanda-tanganan “Berita Acara 8 Program Unggulan Prabowo – Gibran yang disebut “Asta Cita”.
Program unggulan Prabowo Gibran “Asta Cita” adalah merupakan cita-cita Kabinet Merah Putih untuk memajukan Negara Indonesia menuju Indonesia emas pada 2045. Untuk mewujudkan program unggulan ini, tentu diharapkan dukungan dari Para Aparatur Pemerintahan baik dari pusat sampai ke daerah sehingga khusus di tanah Papua diutuslah Ribka Haluk sebagai Wamendagri.
Pada tanggal 12 November 2024, Asta Cita itu telah ditanda-tangani oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah Anwar Harun Damanik dan delapan penjabat bupati yang ada di wilayah Provinsi Papua Tengah.
“Salah satunya pagi ini, kita melakukan penandatanganan komitmen pemerintah daerah di Papua Tengah dalam mendukung dan melaksanakan tugas negara sebagai bagian dari Asta Cita sebagai program prioritas yang saat ini dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden, ” demikian pernyataan Ibu Ribka Haluk dikutip ceposonline.com.
Dari delapan program unggulan Prabowo – Gibran ini, ada program tertentu yang hanya difokuskan di daerah tertentu di Indonesia, termasuk di tanah Papua, yaitu swasembada pangan, swasembada energi, transmigrasi dan eksploitasi tambang. Selain itu, program strategis lainnya untuk memperkuat posisi negara Indonesia di tanah Papua.
Bobii menegaskan, pengangkatan Menteri dan Wamen dalam kabinet Prabowo – Gibran juga dalam kerangka memperkuat posisi Indonesia di Tanah Papua, sambil meyakinkan kepada negara-negara di dunia bahwa negara Indonesia menghargai orang asli Papua.
“Padahal orang asli Papua itu diangkat ke dalam kabinetnya hanya bertujuan untuk membangun citra kepada bangsa bangsa di dunia dan mengambil hati orang asli Papua untuk semakin mencintai NKRI, agar tetap dalam bingkai NKRI,” katanya.
Selain itu, Pemerintah Indonesia mempercayakan kepada kaki tangannya yang adalah orang asli Papua untuk mensukseskan program Jakarta, seperti yang dilakukan oleh JWW di saat menjabat sebagai Wamengari, dan yang juga dikerjakan oleh para Menteri atau Wamen asal dari Papua pada kabinet Indonesia sebelumnya yang kini peran itu dijalankan oleh Ribka Haluk.
Ada pula motif pengangkatannya sebagai Wamendagri dalam kabinet Indonesia, serta pembentukan LMA, juga organisasi pembela Merah Putih oleh negara Indonesia adalah agar menghadapkan persoalan Papua kepada orang asli Papua sendiri, agar orang asli Papua dengan orang asli Papua berhadapan sendiri pada persoalan yang ada juga orang asli Papua yang adalah kaki tangan NKRI itu berhadapan dengan negara lain dan lembaga Internasional lainnya dalam menjelaskan persoalan kejahatan negara terhadap bangsa Papua, dan langkah ini bertujuan untuk membangun citra baik terhadap negara Indonesia, sementara pelaku kejahatannya mengarahkan kaki tangannya yang adalah orang asli Papua untuk menangani persoalan yang ada. Inilah kelicikan dari negara Indonesia untuk tetap mempertahankan Papua dalam bingkai NKRI.
“Saya menilai delapan program unggulan Prabowo – Gibran ini tidak akan membawa dampak yang positif yang signifikan bagi bangsa Papua. Justru sebaliknya, dengan adanya Penandatangan Berita Acara program unggulan Asta Cita oleh penjabat Gubernur dan delapan penjabat bupati di provinsi Papua Tengah, yang juga akan ditanda-tangani oleh para penjabat gubernur dan para penjabat bupati lain di tanah Papua. Dengan demikian, para segelintir penjabat gubernur dan penjabat bupati di tanah Papua ini menjual tanah Air dan bangsa Papua kepada negara Indonesia untuk secara masif, sistematis, terstruktur, terukur dan kontinyu untuk terus menerus menghancurkan tanah Air dan memusnahkan etnis Papua,” ujarnya tegas.
Tetapi, semuanya yang dirancang dan dilakukan oleh Indonesia dan para sekutunya terhadap Tanah Air dan bangsa Papua ini bukan maksud dari Tuhan Pencipta. Camkanlah bahwa bangsa Papua punya masa depan yang paling indah, di luar dari bingkai NKRI. Maka itu, bangsa Papua serta para simpatisan Internasional, kita terus berdoa dan berjuang hingg pemulihan total (lahir bathin) atas bangsa Papua (Gag Sorong sampai Samarai PNG) itu tiba (terwujud) indah pada waktu Tuhan.
Apa Dampak Delapan Program Unggulan Prabowo – Gibran Bagi Bangsa Papua?
Pada hari Selasa, 12 November 2024, Wamendagri Dr. Ribka Haluk telah memimpin apel gabungan bersama Muspida Papua Tengah dan Forkopimda delapan kabupaten dan TNI Polri di Nabire.
Ribka Haluk dalam sambutannya mengatakan, setelah memimpin apel gabungan itu dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara delapan program unggulan Asta Cita.
Berikut ini isi Asta Cita Prabowo-Gibran yang akan diwujudkan dalam masa kepemimpinannya:
1). Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2). Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3). Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4). Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5). Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6). Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7). Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. (*)
