Jayapura, WAGADEI – West Papua National Coalition For Liberation atau WPNCL dengan tegas menyatakan sikap bahwa menolak Hasil Kongres pertama ULMWP, karena tidak memiliki landasan hukum konstitusional dan bertentangan dengan Bab II Pasal 6 Undang-Undang Dasar (UUD) 2023 ULMWP.
Pimpinan eksekutif WPNCL, Menase Tabuni mengatakan, sehubungan dengan surat WPNCL nomor 007/Ext-pub/XI/2023 tentang penolakan pertisipasi dalam rencana pelaksanaan Kongres Pertama United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada 19 November 2023 di gedung olahraga GIDI, dan selanjutnya ditutup pada 23 November 2023 di Kampwolker, Port Numbay.
Maka Menase Tabuni sebagai pimpinan eksekutif WPNCL bersama dengan 21 organisasi yang berafiliasi dalam WPNCL sebagai salah satu pilar pendiri ULWMP menyatakan WPNCL menilai dan menegaskan bahwa Kongres pertama ULMWP adalah upaya sabotase terhadap hasil keputusan KTT II ULMWP.
“Dan itu sekaligus bentuk ancaman laten yang berpotensi menghancurkan proses persatuan dan merusak eksistensi perjuangan pembebasan nasional Bangsa Papua Barat,” kata Menase Tabuni kepada wagadei.com melalui keterangan tertulisnya, Rabu, (28/11/2023).
Ia mengaku, pihaknya tetap menolak penggunaan nama United Liberation Movement for West Papua dalam bentuk dan tujuan apapun yang bertentangan dengan Hasil Keputusan KTT II ULMWP.
“WPNCL mendukung seluruh proses dan keputusan yang telah ditetapkan dalam Konferensi Tinggkat Tinggi Kedua (KTT II) ULMWP. Demikian, tidak ada tawar menawar,” katanya tegas. (*)
