(Bagian 1)
MELALUI Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) II United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat pada tanggal 22, 26 Agustustus – 3 September 2023, di Port Vila Vanuatu telah terurai dan terselesaikan benang talingkar yang melilit ULMWP.
Awalnya, dalam tata tertip peserta KTT menyepakati bahwa kegiatan KTT ULMWP berlangsung selama lima hari, 22, 26-29 Agustus 2023, tetapi kemudian waktu kegiatan menjadi 10 hari. Memang harus diakui bahwa KTT ULMWP kali ini memakan waktu yang panjang dan melelahkan. Berbeda dengan dua KTT sebelumnya yakni KTT West Papua pada 2014 yang memuncak pada Deklarasi Saralana – ULMWP dan KTT I ULMWP pada 2017.
Salah satu sebab lamanya durasi waktu 10 hari kali ini karena selama 3 tahun sebelumnya, dari 2020-2023 tidak pernah dilakukan pertemuan reguler Trias Polica ULMWP (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) seperti; pertemuan evaluasi tahunan, pertemuan rapat kerja tahunan dan seterusnya. Alasan klasiknya adalah Covid 19. Virus yang menggetarkan manusia diplanet bumi ini seakan menjadi tempat pelarian dan membenarkan terjadinya kevakuman pertemuan regular Trias Polica ULMWP.
Lebih menyedihkan lagi pasca pengumuman ‘pemerintahn sementara’ oleh Tuan Benny Wenda selalu Presiden atau Ketua Eksekutif ULMWP pada 1 Desember 2020, tidak ada pertemuan eksekutif.
Demikian pula tidak ada pertemuan zoom eksekutif yang sebelumnya dilakukan setiap 2 minggu sekali atau satu bulan sekali. Anggota eksekutif masing-masing terkunci dan kaku ditempat mereka terkecuali hanya beberapa orang anggota eksekutif saja yang saling kontak sementara anggota yang lain tidak ada komunikasi.
Tuan Rex Rumakiek selaku Sekretaris Eksekutif ULMWP mengakui bahwa sejak Desember 2020, dirinya sudah menjadi mantan Sekretaris eksekutif ULMWP. Saat perkenalan di Vanuatu pada 25 Agustus 2023, Bapa Rex ketika itu menyampaikan bahwa “saya mantan Sekjen ULMWP.”
Selama hampir tiga tahun juga tidak ada komunikasi diantara anggota eksekutif dan juga Trias Politika khususnya Judikatif dan legislativ kecuali komunikasi via telephone kepada pimpinan tertentu untuk menyepakati kebijakan yang diambil oleh Presiden Eksekutif.
Setelah hampir tiga tahun berlalu, pertemuan on line pertama baru terjadi pada Mei 2023. Panitia, menjelang KTT II ULMWP memfasilitasi beberapa pertemuan on line.
Dampak dari tersumbatnya ruang demokrasi dan komunikasi internal ULMWP maka sejumlah hal seperti masalah internal dan eksternal ULMWP, emosi serta harapan semuanya termuntahkan dalam KTT II selama 10 hari.
Syukurlah, kendatipun kegiatan ini telah memakan waktu 10 hari, cukup berliku serta alot tetapi proses sampai hasil KTT II ULMWP berjalan baik. Hasil KTT II disetujui dan disahkan oleh pimpinan sidang dan peserta.
Setelah lima kali putaran membicarakan tentang komposisi kepemimpinan ULMWP, pada putaran ke 6 waktu itu disepakati sebagai berikut:
Presiden Eksekutif: Manase Tabuni,
Wakil Presiden Eksekutif: Benny Wenda,
Sekretaris Eksekutif: Markus Haluk,
Utusan khusus ULMWP: Octovianus Mote.
Menit-menit terakhir
Pada menit-menit terakhir sebelum disahkan hasil kesepakatan tadi, setelah skor untuk makan malam terjadi perbahan komposisi struktur kepemimpinan.
Sebelum sidang dibuka, tuan Benny Wenda memanggil tuan Markus Haluk. Ia menyampaikan kepadanya, “Adik, saya minta kaka Mote sebagai Wakil dan saya (Benny Wenda) untuk urusan luar negeri. Demi tulang belulang saya siap pikul itu. Ini saya sampaikan demi menjaga keseimbangan dan persatuan.”
Mendengar jawaban demikian waktu itu, tuan Haluk langsung secara spontan tanyakan sama tuan Buctar Tabuni yang duduk disamping tuan Wenda. “Apakah ini keputusan PNWP? Apakah tuan setuju?” Jawab Tuan Buctar Tabuni ” Ia benar. Setuju.” Demikian jawabnya singkat.
Saat itu Tuan Octovianus Mote tidak ada di tempat kegiatan karena ia ke hotel untuk mandi, sebab sebelumnya pertemuan tanpa henti selama hampir 24 jam. Jadi Tuan Octo Mote tidak tahu terjadinya perubahan komposisi kepemimpinan terakhir ini bahwa dirinya menjadi wakil Presiden Eksekutif. Ia menjadi kaget ketika setelah menutup pertemuan disampaikan ucapan selamat sebagai wakil presiden eksekutif ULMWP.
Hasil akhir seluruh keputusan termasuk komposisi kepemimpinan dari KTT II ULMWP ditetapkan dan sahkan oleh pimpinana sidang:
1). Tuan Edison Waromi (Ketua Sidang),
2). Buctar Tabuni (Wakil Ketua),
3). Manase Tabuni (Wakil Ketua),
4). Semuel Awom (Anggota), dan
5). Relly Icheh Morip (Anggota).
Berikut ini adalah komposisi kepemimpinan akhir yang ditetapkan dan disahkan melalui KTT II ULMWP:
- Presiden Eksekutif: Manase Tabuni
- Wakil Presiden Eksekutif: Octovianus Mote
- Sekretaris Eksekutif: Markus Haluk
- Koordinator urusan Luar Negeri: Benny Wenda
Mengapa Penolakan Baru Muncul Dari Belakang
Penolakan terhadap keputusan KTT 2 ULMWP pada 2023 baru muncul setelah kegiatan selesai. Penolakan secara terbuka pertama disampaikan oleh Tuan Jenderal Matias Wenda (Panglima West Papua Army yang satu tahun sebelumnya diangkat oleh tuan Benny Wenda).
Selanjutnya penolakan diorganisir oleh beberapa oknum anggota PNWP (Parlemen Nasional Papua Barat) organisasi asal tuan Buctar Tabuni dan Tuan Benny Wenda. Setelah kegiatan selesai, mereka mulai kontak komunikasi membangun untuk dilakukan penolakan hasil KTT II ULMWP ke wilayah. Mereka juga telah mengirim beberapa orang ke wilayah di Papua untuk organisir aksi penolakan hasil KTT II ULMWP.
Pernyataan dan spanduk disiapkan oleh mereka di Jayapura. Saat aksi atau membacakan pernyataan penolakan di beberapa wilayah orang-orang yang disiapkan membacakan penolakan KTT II. Alasan penolakan yang terungkap, kepemimpinan ULMWP hasil KTT II khususnya Manase Tabuni (Presiden Eksekutif) dan Markus Haluk (Sekretaris Eksekutif) pro Dialog Jakarta Papua, Pro Kelompok Jeda Kemanusiaan, dipakai NKRI dan seterusnya.
Selanjutnya oleh dan kelompok yang sama juga mengkoordinir aksi penolakan pada October dan November 2023 di Jayapura tempat tinggalnya tuan Buctar Tabuni.
Delegasi perwilayah yang menyampaikan penolakan hasil KTT II ULMWP hanya mencakan tulisan yang disiapkan oleh sejumlah pihak di Jayapura. Pesan utamanya sama, menolak hasil KTT II ULMWP, bedanya hanya orang yang membacakan pernyataan dan asal wilayahnya. Praktek ini persis terjadi saat Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada Juni- Agustus 1969 di West Papua di mana waktu itu, dari 800.000 orang militer menyeleksi 1025 orang dan dari jumlah itu hanya 175 orang yang membacakan pernyataan yang disiapkan oleh militer Indonesia, yang intinya mendukung integrasi dengan Indonesia. Praktek yang sama dipratekan oleh oknuk tadi atas nama rakyat Papua untuk membacakan pernyataan dan aksi demonstrasi penolakan hasil KTT II ULMWP.
Dilihat dari yang menolak hasil KTT II ULMWP 2023, umumnya mereka yang tolak datang dari oknum-oknum yang sebelumnya sudah menduduki jabatan Menteri, Panglima WPA, Gubernur Wilayah dan lainnya, sebagai berikut:
- Bazoka Logo (Menteri Urusan Politik) pada Kabinet Benny Wenda/Pemerintahan Sementara.
- General Matias Wenda (Panglima West Papua Army Pemerintahan Sementara).
- Edison Waromi (Perdana Menteri Pemerintahan Sementara).
- Simion Alua (Menteri Sekretaris Legislative Council).
- Sem Karoba (Sekretaris West Papua Army).
- Benny Wenda (Presiden Pemerintahan Sementara).
- Buctar Tabuni (Ketua Legislative West Papua Council).
- Jacob Rumbiak (Menteri Luar Negeri Pemerintahan Sementara).
- Dan sejumlah oknum lainnya.
Terkesan mereka ini sedang gelisah karena dengan struktur kepemimpinan baru hasil KTT II ULMWP 2023 tidak akan menempati posisi yang sama. Oknum-oknum tertentu atas nama “pemerintahan sementara” dilakukan barter jabatan dengan sumbangan uang nilai tertentu dan meminta materi seperti babi dan seterusnya.
Salah satu orang berkisah; “Anak, saya tinggal di Jayapura. Mereka kasih jabatan anggota parlemen komisi keuangan. Jadi kami sumbang uang, bahan makanan. Mereka juga minta ternak babi. Jadi kami harus bagaimana?”.
Menjelang pertemuan MSG dana dan sumbangan lain dari masyarakat cukup besar. Kelompok ini janjikan kepastian masuk MSG dan jabatan baru dalam Pemerintah Sementara. Sayangnya, solidaritas rakyat Vanuatu tidak turun aksi mendukung keanggotaan penuh ULMWP. Angka nominal sumbangan rakyat juga tidak muncul selama pertemuan MSG dan KTT II ULMWP.
Doa Orang Beriman Pasti Menang
Melihat dinamika benang kusut demikian, hanya doa yang bisa mematahkan semua ambisi dan kepentingan apapun yang hendak menghancurkan ULMWP. Karena mohon dukungan doa rakyat semesta Papua supaya kehendak Tuhan yang terjadi pada ULMWP dan kepemimpinannya.
ULMWP telah menjadi alamat dan rumah bersama yang perlu diselamatkan.
Kepemimpinan baru ULMWP telah melaksanakan Pra Raker dan akan dilaksanakan Raker pada bulan November untuk melengkapi struktur kepengurusan dan program kerja 2023-2028. Oleh karena itu, mohon dukungan doa kiranya Tuhan memberkati semua rencana ini.
Bersambung….
