Jayapura, WAGADEI – Pengurus United Liberation Movement for West Papa (ULMWP) Periode 2023 – 2028 telah mengamati, mempelajari dan mencermati seluruh dinamika politik internal yang terjadi pasca Konferensi Tingkat Tinggi Kedua (KTT Il) ULMWP pada tanggal 22-26 Agustus hingga 3 September 2023 di Port Vila Vanuatu.
Dengan adanya beberapa individu yang telah membentuk sindikat politik baru di dalam tubuh ULMWP yang bertujuan untuk mendorong pendekatan tidak populer melalui format “Pemerintah Sementara”, maka Presiden eksekutif ULMWP, Menase Tabuni menegaskan bakal berdampak buruk terhadap progres dan prospek perjuangan pembebasan nasional
Bangsa Papa Barat melalui wadah persatuan ULMWP.
Tabuni berkesimpulan bahwa sejak deklarasi sepihak “Pemerintah Sementara” oleh tuan Benny Wenda pada 1 Desember
2020, tidak terlihat capaian progresif yang dihasilkan dan tidak mampu dipertanggungjawabkan dalam forum KTT I| ULMWP di Port Vila Vanuatu 2023.
“Maka pelaksanaan ‘Kongres I ULMWP’ yang diselenggarakan oleh tuan Buchtar Tabuni tidak memiliki landasan konstitusional dalam sistem regulasi ULMWP sehingga tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi ULMWP sebagaimana diatur dalam Pasal 6Undang-Undang Dasar 2023 ULMWP tentang Kongres. Sindikat politik yang berupaya mendorong format ‘pemerintah sementara’ secara nyata sedang berupaya untuk mengambil alih kepemimpinan ULMWP, membangun dualisme kepemimpinan ULMWP, berupaya memasukan aplikasi keanggotaan baru atasnama ‘Pemerintah Sementara’ ke Sekretariat Melanesian Spearhead Group, termasuk mendorong upaya perpecahan dalam tubuh organ gerakan pembebasan seperti yang pernah dan sedang terjadi pada Aliansi Mahasiswa Papua, Komite Nasional Papua Barat dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat,” katanya tegas melalui keterangannya, Senin, (27/11/2023).
Sindikat politik ini, menurut dia, juga secara sistematis dan terkoordinir mendorong agenda Unit 2.1 Dti Kamneg Baintelkam bersama Tim Opsnal Dit Intelkam Polda Papua untuk memecah belah persatuan gerakan pembebasan nasional Papua Barat, dan membangun agitasi kepada rakyat Papa Barat melalui berbagai platform media sosial guna mencari pembenaran terhadap tindakan melawan keputusan KTT II ULMWP di Port Vila Vanuatu 2023.
Memperhatikan segala manuver sindikat politik yang mendorong format “Pemerintah Sementara” maka pengurus ULMWP periode 2023- 2028 dengan ini menyatakan sikap, yang pertama membekukan keanggotaan Tuan Buchtar Tabuni dari kepengurusan Legislative Council ULMWP dan membekukan keanggotaan Tuan Benny Wenda dari kepengurusan Executive Council ULMWP.
“Yang kedua, kami juga membekukan orang yang mengambil peran secara langsung dan tidak langsung di dalam melaksanakan Kongres PNWP yang bertentangan dengan konstitusi ULMWP dan berniat menghancurkan kesatuan dan persatuan. Mereka itu adalah Tuan Edison Waromi, Tuan Oridek Ap, Tuan Jacob Rumbiak, Tuan Frans Kapisa, Tuan Simion Alua, Tuan Bazoka Logo, Tuan Alen Halitopo, Tuan Semuin Karoba, Tuan Diaz Gwijangge, Tuan Erik Walela, Tuan Danny Wenda, Puan Fanny Kogoya, Tuan Markus Yenu, Tuan Edison Kendi, Tuan Ibrahim Peyon dan Puan Jeniffer Robinson dari semua jenjang struktural danfungsional ULMWP,” ungkapnya tegas.
Ketiga, Pihaknya melarang keras penggunaan nama ULMWP dalam format politik apa pun di luar dari Keputusan KT II ULMWP.
“Yang keempat, kami mengumumkan kepada semua pihak bahwa kepemimpinan ULMWP Periode 2023 – 2028 tetap berjalan sesuai Ketetapan Sidang Pleno VI, KTT II ULMWP, No. 09/TAP/KTT I/ULMWP/2023,” ujarnya.
Kelima, lanjut dia, kepengurusan ULMWP selanjutnya akan melaksanakan Rapat Kerja guna mempersiapkan agenda keria vang telah ditetapkan dalam KTT II ULMWP yang mencakup penguatan kelembagaan, penguatan jaring an kerja, peningkatan strategi advokasi dan diplomasi. (*)
