Potong dana desa dan copot jabatan Kakam jadi manufer politik Pemilu 2024 di Lanny Jaya

Tiom, (WAGADEI) – Eksekutif dan legislatif di lingkungan pemerintahan kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, diminta stop melakukan manufer politik dalam bentuk apapun untuk mencari kepentingan calon tertentu pada pesta demokrasi 2024 mendatang.

Permintaan ini pasalnya, diduga ada beberapa oknum yang mengaku sebagai tim kemenangan bupati definitif (2017-2022) tingkat kabupaten bekerjasama sama dengan tim kemenangan tingkat distrik, sedang membangun manufer politik untuk Pemilu 2024, dengan akan melakukan pemotongan dana desa yang akan dicairkan dalam waktu dekat.

Oknum yang diduga diantaranya beberapa anggota DPRD aktif dan non aktif alias mantan DPRD periode lalu. Dan dana desa yang direncanakan akan dipotong adalah honor para pengurus pemerintahan kampung dari kepala kampung hingga RT/RW.

“Mereka akan buat itu tujuannya untuk minta dukungan buat mereka sendiri dan buat calon tertentu yang akan calon DPRD dan Bupati nanti. Mereka kasih takut-takut pengurus kampung dengan jadikan dana desa sebagai manufer politik,” ujar Urius Yigibalon, salah satu intelektual muda Lanny Jaya, ketika menghubungi wagadei.id, melalui sambungan teleponnya, Selasa (18/4/2023).

Urius mengungkap, isu yang dibangun para oknum itu bila tidak memberi dukungan, selain honor kampung dipotong, jabatan kepala kampung juga akan dicopot dan diganti dengan orang lain. Urius meminta para kepala kampung tidak takut dengan isu berupa ancaman yang beredar tersebut.

“Semua tentang urusan pemerintahan kampung ada undang-undang desa yang mengatur. Jadi kalau ada yang bilang tidak kasih dukungan dana desa akan dipotong dan jabatan akan dicopot itu hoax. Semua kepala kampung tidak boleh takut. Apalagi sekarang masa jabatan untuk kepala kampung di seluruh Indonesia sudah diperpanjang 9 tahun,” ucapnya.

Dikatakan, itu manufer politik busuk dan tidak benar sangat bertentangan dengan undang-undang desa. Maka bila mengetahui, oknum tersebut, desaknya, para kepala kampung harus segera melaporkan kepada pihak berwajib terutama pemerintah daerah dalam hal ini dinas yang bersangkutan.

“Kalau tau namanya, saya minta para kepala kampung tidak boleh takut, harus lapor langsung ke pihak berwajib, polisi tapi terutama itu ke dinas bersangkutan supaya oknum-oknum itu ditegur,” tegasnya.

Menurutnya, kekuasaan politik seutuhnya ada di rakyat. Bukan di oknum-oknum tertentu yang mengaku tim dan juga kepala kampung.

“Stop dan sadar. Jangan tipu-tipu masyarakat. Karena kita semua punya tanggung jawab untuk beri pemahaman yang baik kepada masyarakat. Mari kasihan masyarakat, mereka selalu jadi korban politik,” tukasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *