Jayapura, (WAGADEI) — Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa asal kabupaten Yahukimo di Manado, Sulawesi Utara, meminta dengan tegas kepada negara segera hentikan operasi militer yang sedang berlangsung dilakukan dengan gencar dan brutal di kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Desakan itu disampaikan para mahasiswa dalan aksi jumpa pers dengan thema “Hentikan Operasi Militer di Yahukimo”, pada Sabtu (1/3/2023) di Manado, dengan membentangkan beberapa spanduk tuntutan penolakan operasi militer yang salah satu diantaranya bertuliskan ‘stop diskriminasi rakyat sipil’.
“Kami dengan tegas minta kepada negara segera hentikan Operasi Militer yang sedang berlangsung di Yahukimo Papua,” tegas Okto Heluka, koordinator lapangan (Korlap) aksi jumpa pers, awali orasi mewakili rekan-rekannya.
Dia menyatakan sampai kapanpun pola pendekatan militer yang selalu disampaikan oleh negara dilakukan untuk menangani masalah, justru tidak akan pernah menyelesaikan konflik di Papua. Maka negara harus menstopkan melakukan penambahan dan pengiriman pasukan militer yang berlebihan dalam jumlah besar terus-menerus ke Papua khususnya ke kabupaten Yahukimo.
“Dengan dalih melakukan operasi militer untuk mengejar TPNPB, rakyat sipil baik asli Papua dan pendatang di kabupaten Yahukimo jadi korban. Banyak sudah mengungsi. Penangkapan sewenang-wenang terhadap rakyat sipil asli Papua yang sama sekali tidak tahu masalah terus dilakukan. Kami minta stop operasi militer dan stop pengiriman militer,” tegasnya lagi.
Dan menolak, lanjut Heluka, pembangunan pos-pos militer yang sudah dan sedang dibangun diberbagai tempat tanpa memikirkan kondisi kehidupan warga Yahukimo. Pihaknya juga menyatakan menolak proses pelantikan kepala suku Yahukimo yang dilakukan Bupati tanpa meminta pertimbangan dan persetujuan dari seluruh elemen rakyat Yahukimo.
“Pemerintah sudah tahu dan mengerti kalau pendekatan militer selama ini gagal menyelesaikan masalah konflik. Rakyat sipil selalu menjadi korban dari konflik TPNPB dan TNI dan Polri, tapi terus menggunakan pendekatan militer dengan cara penambahan pos – pos militer dan penambahan anggota TNI-Polri di Yahukimo adalah kesalahan besar yang dilakukan selama ini oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” tukasnya.
Berikut beberapa poin tuntutan yang dibacakan dalam jumpa pers itu:
- Negara Indonesia segera tarik militer organik dan non organik dari wilayah kabupaten Yahukimo maupun seluruh Tanah Air West Papua.
- Hentikan tindakan tangkap menangkap terhadap warga sipil di Yahukimo tanpa bukti yang jelas dan stop intimidasi warga sipil di Yahukimo dan seluruh Tanah Air West Papua.
- Negara Indonesia segerah membuka jurnalis lokal, nasional dan internasional di seluruh teritori West Papua.
- Pemerintah Yahukimo stop membuka ruang untuk membangun pos-pos militer di wilayah kabupaten Yahukimo.
- Kami gugat bupati dan wakil bupati kabupaten Yahukimo, agar mempertimbangkan kembali proses pelantikan yang mana telah melantik kepala suku tanpa pertimbangan dan persetujuan dari seluruh elemen masyarakat Yahukimo;
- Berikan akses perlindungan Hak-hak Anak untuk sekolah.
