Gelar Aksi Bisu, Mahasiswa Papua Tegaskan Tanah Papua Lagi Krisis Kemanusiaan

Jayapura, (WAGADEI) – Kasus kekerasan yang berkelanjutan di seluruh tanah Papua hingga saat ini beberapa daerah diantaranya Nduga, Yahukimo, Puncak Papua, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Maybrat, Intan Jaya, Sorong dan wilayah lainnya di tanah Papua banyak rakyat yang korban dan sedang mengungsi.

Menanggapi hal tersebut, front mahasiswa dan rakyat peduli Papua menggelar aksi bisu atas krisis kemanusiaan.Aksi demo ini di galer di asrama mahasiswa Mimika Perumnas 1 Waena, distrik Heram, Kota Jayapura, pada Selasa, (4/4/2023).

Malminus Waker, salah satu orator mengatakan, pihaknya akan terus kawal hingga di tangan dewan perwakilan rakyat Papua.

“Kami akan terus kawal hingga tiba di tangan DRP Papua, tidak hanya itu kami juga terus kawal hingga Papua benar-benar tidak ada kekerasan lagi. Karena kekerasan akan melahirkan kekerasan baru lagi,” ujar Malminus Waker.

Berikut 13 sikap mahasiswa

Pertama, segera hentikan pendoropan militer besar-besaran di tanah Papua.

Kedua, segera hentikan kekerasan militer yang berlebihan di setiap daerah-daerah konflik.

Tiga, segera hentikan penangkapan dan pembunuhan secara liar di tanah Papua.

Empat, Gereja-gereja di seluruh tanah anah Papua diantaranya Kingmi, GKI Tanah Papua, Katolik, GIDI, Baptis dan gereja lainnya meminta kepada negera Indonesia segera bertanggung jawab atas kekerasan yang dilakukan selama ini di tanah Papua.

Kelima, aparat militer TNI dan Polri membungkam ruang demokrasi di tanah Papua.

Keenam, pemerintah Indonesia segera berunding dengan TPN- PB OPM tanpa mengorbankan rakyat sipil.

Ketujuh, pemerintah provinsi dan kabupaten daerah segera mengamankan masyarakat sipil yang sedang mengungsi di setiap daerah-daerah konfrik yaitu Ndugama, Yahukimo, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Maybrat, Intan Jaya, Sorong dan wilayah lainnya di Papua.

Kedelapan, pemerintah provinsi dan daerah segera tarik militer Indonesia non organi dan organik di tanah Papua tanpa syarat.

Kesembilan, pemerintah Indonesia segera memberikan izin, intervensi (ICRC) komite palang merah internasional untuk mengamankan pengungsi di daerah konfrik.

Kesepuluh, akses media asing dibuka agar ada teransfarasi informasi.

Kesebelas, Negara Indonesia segera membuka akses Komisi HAM PBB untuk menyelidiki semua kasus yang sudah dilaporkan.

Keduabelas, mendesak Negara Indonesia dan bangsa Papua mencari solusi damai melalui perundian agar hentikan kekerasan di tanah Papua.

Ketigabelas, apabila negara tidak tanggapi serius personal Papua, maka kami yang tergabung front rakyat dan mahasiswa peduli Papua, siap untuk boikot seluruh tanpa Papua dari Sorong sampai Merauke. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *