“Kita Tahu Diri” – Kalimat Pigai yang Justru Membuka Luka Lama Politik Indonesia Timur

Jakarta, WAGADEI – Meme itu datang dari netizen. Foto Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai diedit, dipasangkan dengan Presiden Prabowo Subianto, lalu diberi caption: “Wapres Baru.”

Meme itu viral. Tapi jawaban Pigai justru membuat banyak orang terdiam.

Bacaan Lainnya

Usai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026), Pigai tidak menjawab dengan ambisi. Ia menjawab dengan kalimat yang terdengar pasrah, tapi sebenarnya menampar.

“Saya ini kan triple minoritas: orang Papua, orang Katolik, Kristen, orang Indonesia Timur. Mana ada sih jadi pemimpin di Republik Indonesia? Enggak ada lah,” kata Pigai.

Kalimat itu kemudian ia ulang dengan gaya bercanda, sambil menggoyangkan badan.

“Tidak mungkin! Tidak mungkin!” ujarnya saat ditanya apakah Prabowo benar-benar mungkin menunjuknya.

Bagi banyak orang, jawaban Pigai terdengar seperti menolak. Tapi wagadei.id membaca lebih dalam, bahwa Pigai sedang menyampaikan peta politik Indonesia yang selama ini tidak pernah berubah.

Sejak Indonesia merdeka, belum pernah ada Presiden atau Wakil Presiden yang berasal dari Papua. Belum pernah ada yang berasal dari Indonesia Timur dan beragama Katolik yang duduk di kursi nomor satu atau nomor dua.

Pigai tahu itu. Dan ia mengatakannya dengan jujur.

“Mana ada sih orang Papua bisa jadi pemimpin nomor satu di republik. Yang kedua, Indonesia Timur lagi. Yang ketiga, Minang. Jadi kita tahu dirilah, udahlah,” ucapnya.

Kata “kita tahu diri” itulah yang kemudian viral. Bukan karena lucu, tapi karena menyakitkan.

Sebab di balik candaan itu, ada pertanyaan besar, “Apakah Indonesia benar-benar memberi ruang yang sama untuk anak Papua dan anak Indonesia Timur untuk memimpin?”.

Pigai tidak mengajukan diri

Pigai menegaskan ia tidak pernah mengajukan diri sebagai calon wakil presiden. Ia juga tidak sedang berkampanye.

Ia mengaku sudah bersyukur dipercaya Presiden Prabowo menjadi Menteri HAM.

“Kalau menteri HAM ya, Pak Prabowo yang ngasih,” ucapnya.

“Kita cukup jadi menteri aja sudah Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala,” kata Pigai dalam kesempatan yang sama.

Pernyataan itu sejalan dengan sikapnya selama ini. Sejak dari aktivis, lalu menjadi Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017, hingga kini menjadi Menteri HAM, Pigai selalu mengatakan ia tidak pernah bermimpi jabatan tinggi. Mimpinya hanya menjadi aktivis yang memperjuangkan keadilan.

Kenapa nama Pigai muncul?

Nama Pigai muncul bukan tanpa sebab. Wacana pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menguat dan pemilihan wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung melalui rapat paripurna MPR pada Rabu (9/12), wagadei.id menurun satu artikel dan satu opini tentang kemampuan Pigai layak menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia.

Sejumlah nama dari Partai Gerindra turut muncul, seperti Sugiono, Sufmi Dasco Ahmad, dan Ahmad Muzani.

Di tengah nama-nama itu, nama Pigai muncul dari publik, dari meme, dan dari dukungan organisasi seperti Suara Timur Indonesia yang mendesak Prabowo memilih tokoh asal Indonesia Timur sebagai calon wakil presiden.

Ketua Suara Timur Indonesia, Martinho de Sola, menilai masyarakat Indonesia Timur memiliki hak yang sama untuk mendapatkan ruang kepemimpinan nasional.

Bahkan, opini yang beredar di Papua sebelumnya juga menyebut Pigai layak diperhitungkan bukan sekadar sebagai representasi Papua, tetapi sebagai figur yang memiliki rekam jejak panjang dalam memperjuangkan persoalan kemanusiaan, keadilan dan hak-hak masyarakat.

Gagasan itu bahkan dikaitkan dengan simbol persatuan Melayu dan Melanesia, Prabowo dari barat, Pigai dari timur, dalam satu rumah besar bernama Indonesia.

Menurut tokoh pemuda Papua Mando Mote, langkah ini merupakan momentum krusial untuk menghadirkan “Pelangi Indonesia,” di mana masyarakat dari tanah Papua juga diberikan ruang terhormat untuk memimpin jalannya pemerintahan di Republik Indonesia demi tercapainya keadilan kekuasaan yang seutuhnya.

“Demi keadilan kekuasaan di Republik ini, seluruh DPD RI, DPR RI, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua Raya, MRP dan asosiasi DPRP se-Tanah Papua Raya harus mengusung satu calon wakil presiden dari Tanah Papua,” ujar Mando Mote dalam keterangannya, Jumat, (12/11/2026).

Masyarakat Papua, menurut Mando, menilai kontribusi wilayah timur, khususnya Papua, terhadap kekayaan dan sumber daya alam Indonesia sangatlah masif.

Namun, timbal balik atau feedback pembangunan serta posisi strategis politik nasional yang dirasakan oleh Orang Asli Papua (OAP) dinilai masih belum sebanding dengan pengorbanan dan kontribusi yang telah diberikan.

Oleh karena itu, penunjukan seorang Wakil Presiden dari Tanah Papua dipandang sebagai langkah korektif yang tepat. Presiden, MPR RI, serta para pimpinan partai politik di Jakarta dinilai tidak keliru jika mulai melirik kawasan Indonesia timur, khususnya Tanah Papua, dalam bursa kepemimpinan nasional.

Ironinya, semakin Pigai menolak, semakin publik mendukung.

Di media sosial, banyak netizen Papua dan Indonesia Timur menulis: “Justru karena Pigai tahu diri, dia layak jadi pemimpin.”

Bagi mereka, kalimat “triple minoritas” bukan alasan untuk mundur, tetapi alasan kenapa Indonesia harus berubah.

Sebab jika Indonesia selalu memilih pemimpin dari kelompok yang sama, dari wilayah yang sama, dan dari latar belakang yang sama, lalu kapan Bhinneka Tunggal Ika benar-benar menjadi kenyataan?

Pigai sendiri tidak ingin masuk ke perdebatan itu. Ia memilih menutupnya dengan canda.

“Tanya yang lain saja, tanya yang masuk akal saja,” kata Pigai sambil tertawa.

Tapi candaan itu kini menjadi bahan diskusi serius di warung kopi, di grup WhatsApp, hingga di kampus-kampus di Papua.

Apakah “tahu diri” itu bentuk kerendahan hati? Atau bentuk kecewa atas sistem yang tidak pernah memberi ruang?.

Pigai tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan berlalu.

Dan meme “Pigai Wapres” itu masih terus beredar.

Tokoh pemuda Papua lainnya, Emanuel You dalam opininya mengatakan, Papua tidak lagi hanya ingin dikenang karena kekayaan alamnya, ia ingin dikenang karena anak-anaknya yang siap berdiri di barisan terdepan, memimpin Indonesia bersama-sama.

“Untuk itu, sudah saatnya Presiden Prabowo Subianto membuka ruang lebih besar bagi putra asli Papua untuk mengambil bagian dalam kepemimpinan tertinggi Republik Indonesia. Salah satu figur yang layak diperhitungkan adalah Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki rekam jejak panjang dalam memperjuangkan persoalan kemanusiaan, keadilan dan hak-hak masyarakat,” katanya.

Gagasan mempertimbangkan Natalius Pigai sebagai calon Wakil Presiden bukan sekadar berbicara tentang keterwakilan orang asli Papua. Lebih dari itu, ini merupakan momentum untuk membangun tradisi kepemimpinan nasional yang lebih inklusif, mencerminkan keberagaman Indonesia dari barat hingga timur.

Selama ini, Papua telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa melalui kekayaan sumber daya alamnya. Namun, sudah saatnya kontribusi tersebut berjalan beriringan dengan kesempatan yang lebih besar bagi orang asli Papua untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan nasional.

Papua tidak boleh hanya menjadi wilayah yang kekayaan alamnya menopang pembangunan Indonesia, tetapi juga harus diberikan kesempatan untuk ikut memimpin Indonesia. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan