Nabire, WAGADEI.ID – Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah menerima laporan resmi dari pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo dari Batalyon HSSBI bahwa pada Kamis, 23 Juli 2026 militer Indonesia melakukan operasi militer melalui udara menggunakan tiga unit helikopter militer, lalu melakukan penembakan brutal dari udara ke areal pemukiman warga sipil di Korowai.
Operasi udara dan penembakan brutal tersebut mengakibatkan warga sipil yang berada di Korowai, perbatasan Yahukimo dan Boven Digoel mengungsi ke hutan.
Juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom melaporkan melalui rilis yang diterima Kamis siang, bahwa PIS TPNPB juga melaporkan banyak ibu hamil, anak-anak dan lansia mengungsi dan warga sipil yang menjadi korban penembakan belum terdata akibat 3 unit helikopter militer masih terus melakukan penembakan dari pagi hingga sekarang.
“TPNPB juga melaporkan bahwa operasi militer tersebut dan penembakan secara brutal hanya dilakukan oleh aparat militer Indonesia tanpa adanya tembakan perlawanan oleh pasukan TPNPB, sehingga aparat militer Indonesia segera hentikan penembakan brutal,” katanya.
Dalam hal tersebut, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB meminta kepada aparat militer Indonesia tidak menembak warga sipil di Korowai saat operasi udara, karena penembakan tersebut hanya mengorbankan bagi warga sipil, terutama anak-anak, ibu hamil dan lansia.
“Oleh sebab itu, disampaikan kepada semua pihak agar segera memberikan bantuan kemanusiaan terhadap warga sipil yang sedang mengungsi di Korowai pada 23 Juli 2026 akibat dari operasi militer Indonesia,” katanya.
TPNPB juga menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Agus Subyanto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin agar hentikan penggunaan senjata berat dalam operasi militer di Tanah Papua. Karena penggunaan senjata berat berupa Helikopter Militer, RPG, Drone dan lainnya hanya mengorbankan warga sipil yang tak bersalah karena operasi tersebut hanya menyasar ke pemukiman warga sipil dan hal tersebut kembali terjadi terhadap warga sipil di Korowai hingga terjadi korban jiwa dan pengungsian secara besar-besaran.
“Dan juga kami mendesak kepada Presiden Prabowo Subianto agar hentikan operasi militer di pemukiman warga sipil,” katanya. (*)
