Nabire, WAGADEI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah terus berupaya memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan. Dalam kesempatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Pemuda Katolik Komisariat Daerah (PK Komda) Provinsi Papua Tengah di aula LPP RRI Nabire, Jumat, (24/6/2026), pemerintah daerah secara tegas mengajak generasi muda untuk terlibat aktif dalam setiap upaya pembangunan daerah.
Langkah ini diambil menyadari bahwa pemuda memiliki peran strategis dan energi besar yang sangat dibutuhkan untuk memacu kemajuan Daerah Otonom Baru (DOB) ini.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH yang diwakili oleh Penjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Tengah, Albertus Adii, ST, M.Si menegaskan, pembangunan tidak dapat berjalan maksimal jika hanya mengandalkan pemerintah semata. Diperlukan partisipasi luas dari seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum muda yang memiliki ide-ide segar, kreativitas, dan semangat kerja tinggi.
“Kami mengajak teman-teman pemuda Katolik untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi turun tangan dan menjadi pelaku pembangunan. Mari kita satukan visi dan misi untuk menjadikan Papua Tengah ini daerah yang maju, sejahtera, dan bermartabat,” ujar Albertus Adii, ST, M.Si.
Kolaborasi ini dinilai sangat penting untuk mempercepat realisasi program-program strategis yang telah direncanakan, serta memastikan bahwa dampak pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain aspek pembangunan fisik dan ekonomi, pemerintah juga menyoroti pentingnya peran organisasi keagamaan dalam menjaga stabilitas dan kerukunan sosial. Pemuda Katolik diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi, persaudaraan, dan kedamaian di tengah masyarakat yang majemuk.
“Dengan semangat kebersamaan, diharapkan berbagai tantangan pembangunan di daerah ini dapat diatasi dengan lebih mudah dan cepat,” katanya.
Rakerda ini menjadi momentum penting untuk menyusun program kerja yang selaras dengan visi misi pemerintah daerah, sehingga tercipta kerja sama yang solid dan berkelanjutan demi masa depan Papua Tengah yang lebih baik.
Wakil Ketua Bidang Ekonomi DPP Pemuda Katolik, Arnoldus Douw. Ia mendorong Komda Papua Tengah untuk segera menjalankan program-program konkret yang bersentuhan langsung dengan isu sosial.
“Pemuda Katolik tidak boleh menjadi penonton dalam perubahan zaman. Kami sarankan Komda segera membentuk Rumah Konsultasi Bantuan Hukum (RKBH) dan Satgas untuk mengadvokasi keluhan umat terkait isu sosial, kekerasan, hingga masalah lahan di tanah Papua. Kita harus level up untuk melayani lebih cerdas dan lebih kuat,” kata Arnoldus.
Sementara menurut Ketua Panitia Rakerda PK Komda Papua Tengah Hendrikus Yeimo menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Rakerda I ini menjadi momentum penting untuk menyusun program kerja yang tidak hanya berorientasi pada spiritual, tetapi juga memiliki dampak sosial dan kemasyarakatan yang nyata.
“Rapat kerja ini bisa berjalan berkat bantuan senior Pemuda Katolik, rekan-rekan NGO, hingga uluran tangan para simpatisan. Kami juga melakukan audiensi dengan pemerintah sebagai tindak lanjut mandat pengurus pusat bahwa Komda harus menjalin kerja sama untuk melakukan hal-hal riil yang bisa dikerjakan oleh pemuda,” kata Hendrikus.
Ia menegaskan, Pemuda Katolik siap menjembatani nilai-nilai agama dan kemanusiaan dengan upaya pembangunan daerah. Mereka berkomitmen untuk menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif, menjaga kerukunan serta berkontribusi dalam program-program strategis Pemprov Papua Tengah.
Dengan terjalinnya kerja sama yang baik ini, diharapkan visi dan misi pembangunan dapat tercapai lebih cepat, serta tercipta lingkungan masyarakat yang harmonis, religius, dan progresif.
Sekretaris PK Komda Papua Tengah, Natan Tebai, mengakui bahwa kehadiran organisasi ini di Papua Tengah merupakan langkah awal yang menantang namun krusial untuk mengejar ketertinggalan kaderisasi.
“Anggap saja Pemuda Katolik di sini adalah bayi yang baru lahir. Kemitraan strategis yang kami bangun saat ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian organisasi. Ke depan, kami ingin pemuda memiliki ‘mindset’ usaha agar organisasi ini bisa berdiri independen dalam menyuarakan hak masyarakat, gereja, dan bermitra secara sehat dengan pemerintah,” katanya. (*)
