NABIRE, WAGADEI – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Tengah Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor DPR Papua Tengah, Selasa, (31/3/2026).
Rapat paripurna ini dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPR Papua Tengah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta para tokoh masyarakat dan rohaniawan.
Dalam kesempatan tersebut, sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Tengah, Tumiran, S.Sos., M.AP. Turut hadir pula unsur TNI-Polri yang diwakili.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. LKPJ menjadi bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD, capaian pembangunan, serta penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tahun 2025.
“Agenda ini merupakan momentum penting dalam perjalanan Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru, sekaligus wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat,” demikian isi sambutan yang dibacakan.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah sepanjang tahun 2025 terus berupaya memperkuat fondasi pembangunan dengan mengusung visi “Mewujudkan Papua Tengah Emas yang Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, hingga pembangunan infrastruktur untuk membuka keterisolasian wilayah.
Berbagai program strategis telah direalisasikan, antara lain pendidikan gratis dan sekolah sepanjang hari, penguatan layanan kesehatan berbasis wilayah, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua melalui pengembangan UMKM.
Dari sisi capaian pembangunan, sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif. Usia harapan hidup mencapai 60,25 tahun, prevalensi stunting turun hingga 12,75 persen, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 86,78. Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga meraih penghargaan nasional melalui ajang Pemimpin Daerah Awards 2025 atas inovasi di bidang pendidikan.
Sementara itu, dari aspek keuangan daerah, realisasi pendapatan tahun 2025 tercatat sebesar Rp4,12 triliun atau 101,46 persen dari target, dengan Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp601,7 miliar atau 114,50 persen. Adapun realisasi belanja daerah sebesar Rp3,78 triliun atau 78,57 persen dari pagu Rp4,81 triliun, yang difokuskan pada pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.
Meski capaian dinilai cukup baik, pemerintah mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam optimalisasi penyerapan anggaran dan keterbatasan akses geografis. Ke depan, Pemprov Papua Tengah berkomitmen memperkuat perencanaan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Gubernur juga berharap DPR Papua Tengah dapat memberikan masukan, saran, dan rekomendasi terhadap LKPJ tersebut sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang.
Rapat Paripurna ini menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Papua Tengah yang lebih maju, adil, dan sejahtera. (*)
