Paniai, WAGADEI – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XIII Kegepa Nipouda Paniai telah membakar alat berat yakni ekskavator atau mesin pengeruk milik salah satu perusahaan yang selama ini bergerak tambang ilegal di daerah Degeuwo, distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah pada hari Rabu, 28 Januari 2026.
Pimpinan TPNPB Kodap XIII Kegepa Nipouda Paniai, Brigjend, Matius Gobai dan Komandan Operasi TPNPB Mayor, Osea Satu Boma melalui keterangan pers menyatakan langsung dari Markas di Paniai bahwa pada Rabu, 28 Januari 2026.
Matius Gobai menegaskan, pihaknya dari Kowip 3 Batalyon III Piyayita, Kompi B Pasukan Griliya telah berhasil membakar ekskavator milik perusahaan tambang Ilegal yang selama ini sedang beroperasi di bagian wilayah Degeuwo Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai.
Pernyataan tegas lansung sampaikan dari lapangan oleh pasukan Gerilya TPNPB Kowip 3 Batalyon III Piyayita Kompi B bahwa, mulai saat ini pasukan TPNPB akan lancarkan aksi pembakaran terhadap seluruh aktivitas pembangunan kolonial Indonesia dan seluruh proyek tambang Ilegal yang sedang operasi di bagian wilayah Degeuwo.
“Kami pasukan TPNPB siap eksekusi sampai Papua merdeka,” katanya.
Panglima TPNPB Kodap XIII Kegepa Nipouda Paniai, Brigjend, Matius Gobai juga mengingatkan kepada pemerintah kolonial Indonesia bawah, kami sudah umumkan pernyataan kami melalui siaran pers pada momentum 1 Juli 2025 lalu, bahwa pasukan TPNPB Kodap XIII Kegepa Nipouda Paniai menolak segala bentuk pembangunan kolonial Indonesia diatasi Tanah Papua.
“Lebih khususnya wilayah Paniai. Dan ini saatnya kami bertindak untuk lancarkan Aksi Pembakaran terhadap seluruh akses pembangunan kolonial Indonesia sampai Papua lepas dari Negara penjajah Kolonial Indonesia,” ujarnya.
Dalam hal tersebut, pihaknya menegaskan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka dan kabinetnya agar selesaikan dahulu sengketa politik di Tanah Papua antara orang Papua dengan pemerintah Indonesia.
“Jika tidak, maka TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh tanah Papua siap menggagalkan seluruh pembangunan diatas tanah Papua,” katanya.
Pihaknya juga menegaskan kepada Rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke untuk tidak memberikan tanah adat kepada negara kolonial Indonesia demi pembangunan lahan sawit, padi dan pembangunan pos militer Indonesia di atas tanah Papua.
“Karena hal tersebut mengancam kehidupan masyarakat adat dan akan terjadi penangkapan, penembakan dan pembunuhan bagi orang Papua yang dilakukan oleh aparat militer indonesia,” ucapnya. (*)
