Nabire, WAGADEI – Perwakilan pemuda adat wilayah VII Meepago, Piet Nomouyebi Yobee meminta TNI/Polri dan TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) melindungi warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.
“Sebab, masyarakat sipil bukan kombatan lagi. Mereka tidak memegang senjata,” kata koordinator perwakilan pemuda adat Meepago, Piet Nomouyebi Yobee, melalui siaran pers yang diterima Wagadei di Nabire, Papua Tengah, Sabtu (17/5/2025).
Yobee mengatakan, jika warga sipil di Intan Jaya menjadi korban akibat kedua kombatan, maka kedua kombatan (TNI dan TPNPB) harus bertanggung jawab.
“TNI/Polri dan TPNPB/OPM harus mengedepankan hukum humaniter internasional. Dalam perang yang terjadi selama ini di seluruh penjuru Papua, tidak pernah mengedepankan (hukum humaniter) ini,” ujarnya.
Yobee juga meminta TNI/Polri dan TPNPB/OPM mengedepankan prinsip-prinsip HAM atau hak asasi manusia.
“Sebab, selama ini juga tidak pernah mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” kata Yobee.
Pemuda adat Meepago bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto, segera menarik kembali pasukan organik maupun non organik, yang ditugaskan untuk menjaga kedaulatan NKRI di Tanah Papua dan ikut berperang melawan pasukan TPNPB.
Menurut Yobee, jika pemerintah Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan HAM, maka sedianya menuntaskan segala persoalan di Tanah Papua, dengan pendekatan humanis dan dialogis.
“Lindungilah (warga sipil) dengan pendekatan kemanusiaan seluruh masyarakat sipil yang sedang mengungsi di Intan Jaya,” katanya. (*)
