Kantor gubernur Papua Pegunungan dibangun di lahan milik LIPI

Bupati Jayawijaya Athenius Murip dan Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo meninjau lokasi pembangunan kantor gubernur di Jalan Kimbim-Pyramid, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya, Jumat (2/5/2025). - Wagadei/Yas Wenda.
Bupati Jayawijaya Athenius Murip dan Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo meninjau lokasi pembangunan kantor gubernur di Jalan Kimbim-Pyramid, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya, Jumat (2/5/2025). - Wagadei/Yas Wenda.

Wamena, WAGADEI – Kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan akan dibangun di atas lahan seluas 250 hektare milik LIPI (Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia).

Lokasi pembangunan kantor gubernur Papua Pegunungan itu, berada kawasan Gunung Susu, Jalan Kimbim-Pyramid, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya.

Bupati Jayawijaya Athenius Murip dan Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo kemudian meninjau lokasi pembangunan kantor tersebut pada Jumat (2/5/2025).

Bacaan Lainnya

Usai tiba di lokasi, Bupati Jayawijaya Athenius Murip dan Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo, langsung melakukan pemetaan relokasi milik LIPI.

Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo mengatakan, kawasan LIPI telah dihibahkan dari Pemda Jayawijaya ke Pemprov Papua Pegunungan.

Lokasi yang dihibahkan itu, untuk membangun kawasan pemerintahan kantor MRP Papua Pegunungan, DPRP Papua Pegunungan dan dalam pembangunan tidak mengganggu Gunung Susu. Dan Dinas PUPR tidak lagi menunda-nunda pekerjaan ini.

“Gunung Susu tidak boleh diganggu, 250 hektare dihibahkan Pemda Jayawijaya ke Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, lebih cepat lebih baik ya, tidak bisa ditunda. Minggu depan mulai pembangunan,” katanya.

Sebelumnya, kantor gubernur Papua Pegunungan direncanakan dibangun di atas tanah adat Wouma. Namun, antara pemilik ulayat sendiri terjadi pro dan kontra.

Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan harus mencari tempat baru di kawasan Gunung Susu, Jalan Kimbim-Pyramid, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah menganggarkan dana sebesar Rp 7 miliar, untuk pembangunan kantor gubernur atas tanah adat Wouma.

Namun pro kontra terus terjadi, sehingga anggaran yang sebelumnya dianggarkan itu akan diproses hukum.

Tokoh Pemuda Wouma Bonny Lani dalam keteranganya, meminta kepada Gubernur Papua Pegunungan tidak membangun kantor gubernur di atas tanah adat Wouma.

“Tetap kita tolak pembangunan kantor gubernur atas tanah adat Wouma,” kata Bonny Lani. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan