Nabire, WAGADEI – Mama-mama pedagang asli Papua menolak pemindahan Pasar Karang Tumaritis ke pasar Karang Bumi Wonorejo.
Penolakan tersebut dilayangkan setelah imbauan Bupati Nabire, Papua Tengah, Mesak Magai, Jumat pekan lalu terkait pemindahan pasar tersebut, mencuat di media massa.
Perwakilan mama-mama pedagang asli Papua, Marlince Pigome mengatakan, Pasar Karang Tumaritis merupakan pasar tertua di Nabire. Para penjual di Pasar Karang Tumaritis juga terdiri dari berbagai suku.
Maka dari itu, Pigome meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire, tidak memindahkan Pasar Karang Tumaritis ke Bumi Wonorejo.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire tidak boleh pindahkan pasar ke Bumi Wonorejo BMW,” kata Pigome kepada Wagadei di Nabire, Papua Tengah, Selasa (29/4/2025).
Menurut Pigome, sebaiknya Pemkab Nabire merehab pasar tersebut, daripada memindahkan para penjual ke lokasi Pasar Bumi Wonorejo.
Kepala Kelurahan setempat Deni Kobepa menyatakan, wacana pemindahan Pasar Karang Tumaritis ke Bumi Wonorejo atau BMW menjadi polemik. Mama-mama, katanya, keberatan untuk dipindahkan.
Mama-mama Papua itu bahkan sudah kali mendatangi pihak kelurahan setempat, untuk memerotes pemindahan lokasi Pasar Karang Tumaritis ke Bumi Wonorejo.
“Sehingga dengan terpaksa saya harus turun langsung di lapangan, untuk memberikan pemahaman terhadap mama-mama, terkait pemindahan pasar kepada mama-mama ini,” kata Kobepa.
Kobepa mengaku akan berkoordinasi dengan Pemkab Nabire atau Pemprov Papua Tengah, untuk memastikan wacana pemindahan lokasi pasar tersebut.
Jika lokasi pasar tersebut dipindahkan, maka pemerintah harus beraudiensi dengan mama-mama di Pasar Karang Tumaritis. Dengan demikian, pemerintah dan mama-mama pedagang Papua, dapat mencari solusi terbaik
“Mama-mama pedagang ini maunya pemerintah daerah harus menjawab langsung terkait pemindahan Pasar Karang ini, agar selanjutnya bisa mencari jalan yang terbaik, untuk menjaga kamtibmas di wilayah kami, terlebih khususnya di Kabupaten Nabire,” katanya.
Maka dari itu, Kobepa meminta kepada mama-mama Papua, untuk bersabar, sambil menunggu jawaban Pemkab Nabire. (*)