Nabire, WAGADEI – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley telah mencanangkan program pendidikan gratis di Provinsi Papua Tengah. Hal itu kedua pemimpin pertama di Papaua Tengah ini guna meletakan pondasi pertama yang kuat di bidang pendidikan dan juga dilakukan guna memperkuat identitas, mengangkat martabat dan menciptakan generasi pemimpin masa depan yang berakar pada budaya lokal, namun mampu bersaing secara global.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar dialog terbuka pendidikan gratis di Provinsi Papua Tengah dengan tema “Merumuskan Kebijakan Bersama, Mewujudkan Pendidiakan Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan” di aula kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis, (17/4/2025).
“Pendidikan adalah jalan utama menuju perubahan yang berkelanjutan seperti kita ketahui bersama, Provinsi Papua Tengah menghadapi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan seperti akses pendidikan yang tidak merata, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pengajar di daerah terpencil, serta disparitas ekonomi yang menyebabkan banyak anak tidak mampu melanjutkan pendidikan,” kata Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam sambutannya.
Berikut daftar sekolah, lembaga atau yayasan pendidikan yang dihadirkan Gubernur Meki Nawipa pada dialog terbuka siang ini, Sekolah GENIUS, Yayasan Serafim, Program Sekolah Sepanjang Hari (UNIPA) , Yayasan Pelayanan Desa Terpadu (PESAT) , Sekolah Papua Harapan, SMA Negeri 3 Buper Jayapura , Jesuit Indonesia , Majelis Pendidikan Kristen, Yayasan Dharma Bakti Karya , Sekolah Pelita Harapan, Universitas Pelita Harapan, Yayasan Kaki Dian Emas , Sekolah Presiden, Sekolah Bagimu Negeri , Yayasan PPPK Petra Surabaya, Charis National Academy, Yayasan Kalam Kudus, Sekolah Ciputra, Yayasan Ipeka dan Universitas Presiden.
Dengan tim panelis Pdt. DR. Yance Nawipa, M. Th, DR. Ir. Agus Sumule, Apolonarius Yogi, B.Soc.Sc., M.Sc dan DR (Cand). Lutfi Firdaus, S.Pd., M.Pd.
Namun, kata Nawipa, di balik tantangan tersebut kita juga melihat harapan. Banyak lembaga atau yayasan pendidikan telah lebih dahulu inisiatif dengan memberikan beasiswa, membangun sekolah-sekolah sederhana di pedalaman, serta mempraktikkan pendidikan berbasis budaya lokal yang relevan dengan kehidupan anak-anak Papua Tengah.
Inisiatif ini menjadi inspirasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk merumuskan kebijakan pendidikan gratis dan berkualitas dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK baik negeri maupun swasta atau yayasan.
“Kita menyadari bahwa pendidikan bukan sekadar tanggung jawab pemerintah tetapi merupakan suatu tanggung jawab kolektif. Dialog hari ini adalah bentuk konkret dari semangat kolaborasi, tempat kita duduk bersama, saling mendengarkan, dan saling menguatkan demi masa depan generasi muda Papua Tengah,” katanya.
Gubernur Nawipa menegaskan, pendidikan gratis bukan sekadar penghapusan biaya. Lebih dari itu, program yang dicanangkan itu merupakan komitmen moral untuk menghadirkan keadilan sosial bahwa setiap anak, siapapun orang tuanya dan di manapun dia tinggal berhak memperoleh pendidikan yang layak.
“Pendidikan gratis adalah pondasi keadilan sosial. Di atas tanah Papua Tengah ini, kita memiliki anak-anak dari berbagai latarbelakang, baik itu orang asli Papua (OAP) maupun non OAP. Mereka semua ini negeri Papua Tengah yang memiliki hak yang sama bermimpi, tumbuh dan berhasil,” katanya.
“Bagi anak-anak OAP, pendidikan gratis adalah pintu memperkuat identitas, mengangkat martabat dan menciptakan generasi pemimpin masa depan yang berakar pada budaya lokal, namun mampu bersaing secara global,” ujar Gubernur.
Pada kesempatan ini, ia menyampaikan beberapa hal penting, bahwa pemerintah membuka ruang sebesar-besarnya bagi kontribusi lembaga atau yayasan pendidikan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Masukan dari lapangan sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menyentuh kebutuhan nyata.
“Kita akan mengidentifikasi wilayah-wilayah prioritas yang perlu segera mendapat intervensi serta kebutuhan siswa di lapangan,” katanya.
Menurut dia, pemerintah siap menjalin kemitraan strategis dan berkeadilan dengan semua pihak yang memiliki komitmen terhadap pendidikan. Tidak ada anak Papua Tengah ‘no one left behind’ tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi.
“Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong membangun pendidikan hanya dengan dana tapi juga dengan kepedulian, kebersamaan dan cinta kepada anak-anak sekalian sebab ini menyangkut kemanusiaan,” katanya. (*)
