Wamena, WAGADEI – Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Papua Pegunungan, Terianus Wakur mengatakan, pihaknya akan mendukung penuh kebijakan gubernur dan wakil gubernur, dalam pembangunan infrastruktur di delapan kabupaten.
Wakur juga berterima kasih kepada rakyat Papua Pegunungan yang telah mempercayakan dirinya bersama anggota DPR lainnya, untuk memperjuangkan aspirasi mereka, dan mengawal atau mengontrol pembangunan di provinsi tersebut.
Hal tersebut dikatakan Wakur, usai penutupan sidang Rapat Paripurna DPR Papua Pegunungan dalam rangka Penetapan peraturan DPR Papua Pegunungan tentang tata tertib DPR Papua Pegunungan tahun 2025, Senin (18/3/2025).
“Kehadiran kami di sini bukan mencari posisi, tapi ini suatu amanah yang diberikan rakyat untuk kami,” katanya.
Wakur mengakui bahwa DPR sebagai alat untuk memperjuangkan hak-hak orang asli Papua Pegunungan. Terutama pembangunan infrastruktur di delapan kabupaten di provinsi itu.
Wakur mengatakan, komisi yang dipimpinnya di DPR Papua Pegunungan, bertekad mendorong pembangunan infrastruktur bersama instansi atau dinas-dinas terkait.
“Teman-teman DPR telah mempercayakan (saya) untuk memimpin komisi ini, tapi itu bagian dari amanat rakyat. Jadi, kita tidak membeda-bedakan dapil, tapi, kita bersatu, berkomitmen mendorong infrastruktur, karena Papua Pegunungan sangat butuh infrastruktur,” katanya.
Anggota DPR Papua Pegunungan dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ini mengatakan, aspirasi masyarakat untuk membangun infrastruktur juga menjadi fokus perhatian pihaknya.
Menurut dia, komisi-komisi sebagai AKD (alat kelengkapan dewan) di DPR Papua Pegunungan, yang selalu menghubungkan dengan mitra kerja atau instansi terkait, dalam membahas kepentingan rakyat.
“Ini semua saling berkaitan, hanya satu tujuan untuk pembangunan Papua Pegunungan di segala bidang, terutama infrastruktur,” katanya. (*)
