Dikawatirkan penyebaran HIV/Aids di Nabire meningkat

Nabire, WAGADEI – Pergantian ketua Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Nabire dari Paula Pakage ke Marsel Asyerem pada hari Jumat, (31/1/2025) oleh Bupati Nabire Mesak Magai menjadi topik hangat di sejumlah platform sosial media, terutama di group WhatsApp (WAG).

Pasalnya pergantian itu terjadi secara tiba-tiba di masa politik walaupun secara aturan kepemimpinan Paula Pakage sudah selesai satu periode dari tahun 2023-2025.

Pemuda Katolik Komisariat Cabang (PK Komcab) Kabupaten Nabire bersama pihak yang peduli terhadap penanggulangan HIV-AIDS kabupaten Nabire mengajukan petisi penolakan terkait mengangkat ketua KPA yang baru, Marsel Asyerem.

Ketua PK Komcab Kabupaten Nabire Natalia Agapa mengatakan, pergantian ketua KPA justru bakal berpotensi penurunan kinerja, pihaknya menegaskan, KPA yang dipimpin Marsel Asyerem bakal menjadi kepemimpinan yang tidak kredibel dan kurang berkompeten.

“Sehingga dikhawatirkan berbagai program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS yang selama ini telah berjalan dengan baik akan terhambat, sehingga memperburuk kondisi penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Nabire,” kata Natalia Agapa, Jumat, (31/1/2025).

Atas pergantian itu pihaknya membuat petisi guna Pemuda Katolik Komcab Kabupaten Nabire menyampaikan kepada Bupati Kabupaten Nabire bahwa pihaknya sangat keberatan, sebab kemungkinan besar bisa memburuk kondisi penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Nabire.

Dalam petisi itu pihaknya menyampaikan keberatan dan menolak pengangkatan Ketua KPA yang baru dengan alasan Marsel Asyerem tidak memiliki kompetensi yang sesuai ketua yang baru tidak memiliki latar belakang, pengalaman.

“Pemuda Katolik Komisioner Cabang Nabire menegaskan, ketua KPA baru tidak paham yang cukup dalam bidang kesehatan, khususnya dalam isu HIV/AIDS yang dapat berdampak negatif pada efektivitas program KPA di Nabire,” ungkapnya.

Pemuda Katolik Nabire menyatakan, kurangnya transparansi dalam pengangkatan proses pemilihan ketua KPA yang baru dilakukan tanpa keterbukaan dan partisipasi publik.

“Sehingga menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan tertentu yang tidak berpihak pada upaya penanggulangan HIV/AIDS di kabupaten Nabire,” ujarnya.

Menurut Agapa, dalam pemilihan atau pengangkatan ketua KPA Kabupaten Nabire tidak melibatkan tenaga kesehatan dari kalangan masyarakat, terutama kelompok terdampak HIV/AIDS dan tenaga kesehatan.

“Tidak dilibatkan dalam keputusan ini yang menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap suara mereka yang paling memahami situasi di lapangan,” katanya.

“Oleh karena itu, kami Pemuda Katolik Komcab Kabupaten Nabire menuntut, agar segera melakukan peninjauan ulang dan pembatalan pengangkatan Ketua KPA yang baru serta proses seleksi ulang yang lebih transparan dan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengangkatan Ketua KPA yang memiliki kortensi dan rekam jejak yang jelas dalam bidang penanggulangan HIV/AIDS, kesehatan masyarakat dan advokasi sosial.

Komitmen dari Bupati Nabire, kata dia untuk memastikan KΡΑ tetap berfungsi secara efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kami berharap Bupati kabupaten Nabire dan pihak terkait segera menindaklanjuti aspirasi ini demi keberlanjutan upaya penanggulangan HIV/AIDS di kabupaten Nabire,” katanya. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan