Waghete, WAGADEI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deiyai, Papua Tengah menggelar asistensi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Deiyai tahun 2024 di aula Sekretariat Dewan Deiyai, pada Jumat, (20/12/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemkab Deiyai.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sebagaian Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris OPD dan Kasubag, serta Kasubid, juga perwakilan staf dari setiap OPD di lingkungan Pemkab Deiyai.
Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Deiyai, Elimelek Edowai yang diwakili Pj Sekda Deiyai Melianus Pakage memberikan apresiasi sebab kegiatan tersebut sangat tepat jika dilakukan akhir tahun. Sebab kegiatan ini bisa menjadi bekal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ASN.
“Kegiatan ini sangat penting kita lakukan sekarang, karena kita sudah melewati satu tahun kegiatan dan sekarang dalam proses penyusunan laporan dan lain sebagainya. Dan ini kita sudah siap untuk melanjuti lagi tugas dan tanggung jawab kita di tahun yang baru lagi. Sehingga ini menjadi bekal lagi untuk kita menjalani tugas dan tanggung jawab di tahun mendatang ” katanya.
Evaluasi AKIP mencakup berbagai aspek penting dalam perencanaan dan pengelolaan kinerja instansi pemerintah. Aspek tersebut antara lain mencakup penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun berjalan.
Ia mengungkapkan pengalamannya saat bekerja bahwa setiap aktifitas yang dilakukan pasti ada kekurangan sehingga kegiatan bimtek tersebut sangat dibutuhkan untuk mentupi kelemahan dan kekurangan di lingkup Pemkab setempat.
“Saya tidak tahu pengalaman bapak ibu sekalian. Tapi kalau pengalaman saya, sesuatu yang saya sudah paham saya kerjakan sampai pada suatu titik yang saya tidak paham, maka saya pasti pata semangat di situ. Untuk mengisi atau mengurangi kelemahan-kelemahan seperti itulah bimbingan teknis ini diadakan,” katanya.
Ia mengingat sebagai alat pelaksana aturan (Aparatur) pihaknya dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Sehingga dalam kegiatan seperti ini diwajibkan untuk para ASN di lingkungan pemerintah kabupaten Deiyai.
“Jadi akuntabilitas ini akan dilihat apa yang kita laksanakan, apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Apakah sesuai denga napa yang kita inginkan atau tidak? Ini dalam setiap tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaran administrasi pemerintahan juga pelayanan masyarakat, ini semua ada aturan mainnya,” ujarnya.
Jika dipaham hal-hal itu maka penyelenggaraan pemerintah akan berjalan baik. Sehingga semua ASN diwajibkan untuk meningkatkan kualitas kinerja.
Bimbingan Teknis yang dilaksankan selama satu hari ini dibimbing langsung oleh Staf Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua, Juni Hendri dan Muhammad Gumelar W.
Dalam Bimbingan teknis ini sejumlah hal penting yang disampaikan oleh pemateri dalam bimbingan yang perlu diketahui oleh setiap Aparatur Sipil Negara, antara lain adalah kuantifikasi , pengukuran, evaluasi dan perbaikan agar mendapatkan hasil yang maksimal atau kemajuan dalam kinerja pemerintahan.
“Jika sesuatu tidak dapat dikuantifikasi, maka sulit di ukur. Jika sesuatu tidak dapat diukur, maka tidak dapat dievaluasi. Jika tidak dapat dievaluasi, maka tidak dapat diperbaiki. Jika sesuatu tidak dapat diperbaiki, maka tidak ada kemajuan. Dan pada akhirnya jika tidak ada kemajuan, maka untuk apa ada manajemen?,” kata Gumelar.
Usai penyampaian materi diakhiri dengan tanya jawab dari para peserta yang hadir. (*/Adv)
