Waghete, WAGADEI – Sebagai upaya menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deiyai, Provinsi Papua Tengah kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Deiyai dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Paniai menyelenggarakan Sosialisasi Satu Data Indonesia (SDI) tahun 2024.
Sosialisasi tersebut dilaksanakan di aula kantor Bupati Deiyai pada hari Selasa, (19/11/2024) secara resmi dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Deiyai, Elimelek Edowai yang diwakili Pj Sekretaris Daerah (Sekda), Melianus Pakage.
Turut hadir Kepala Bappeda Deiyai, Dr. Roni Pigome, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Paniai, Wempy Howai, perwakilan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), forkopimda, pimpinan atau perwakilan instansi vertikal dan undangan.
Pj Sekda Deiyai, Melianus Pakage mengatakan sejumlah masalah mengenai data yang sering terjadi dalam roda pemerintahan Kabupaten Deiyai. Salah satunya yang diungkapkan adalah soal pergantian pimpinan atau kekuasan yang sering diikutcampurkan dengan persoalan data.
“Begitu ada pergantian pejabat, sekaligus data-data hilang. Pejabat baru dia harus mengumpulkan data baru, akhirnya dari hari ke hari seolah-olah kita ini jalan di tempat, bahkan ada OPD yang mungkin melangkah ke belakang”, kata Pakage.
Sekda juga mengharapkan agar setiap OPD memanfaatkan Aparatur Sipil Negera(ASN) yang mahir di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di setiap OPD untuk membantu bekerja jalankan program satu data Indonesia, serta tetap jalankan koordinasi lebih khususnya antara Bappeda dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat.
“Kita harus meminta bantuan dan memberikan dukungan kepada bawahan atau adik-adik yang mungking menguasai teknologi dan informasi supaya kita dibantu agar dinas kita tidak tertinggal. Dan tentunya koordinasi anatara setia OPD lebih khususnya Infokom dan Bappeda agara tetap dijalankan”, kata Pakage.
Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Deiyai, Dr. Roni Pigome mengakui pihaknya optimis menjalankan tugas, bahwa meskipun sudah berjalan sekitar empat tahun, namun belum terlambat untuk memulai sosialisasi dan menjalankan amanat Satu Data Indonsia ini.
“Kita sudah ketinggalan tiga atau empat tahun. Memang pelaksanaanya di Indonesia bagian timur biasanya paling lama tetapi kita belum terlambat untuk memulai dan menjalankan kegiatan ini”, Kata Pigome.
Pigome bilang pentingnya kegiatan yang adalah lanjutan dari program pemerintah pusat dan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 ini, maka sangat penting agar diketahui oleh semua OPD, Karenannya sangat diperlukan agar setiap OPD mengikuti kegiatan bermanfaat ini.
“Sangat disayanngkan kalau tidak ada pimpininan OPD yang hadir. Kalau ada stafnya yang hadir mungkin nanti disampaikan kepada pimpinannya, sehingga setiap kali data yang di update oleh masing-masing OPD semuanya terkonek,” kata Pigome.
Sementara Kepala Badan Pusat Statisk (BPS) Kabupaten Paniai, Wempy Howai menyampaikan pentingnya data dalam berbirokrasi. Mengutip perkataan Mantan Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. Joko Widodo, Howay mengatakan; “Data itu sangat mahal dari pada mineral. Entah itu emas, tembaga, minyak, ikan atau apa pun hasil bumi. Itu semua tidak sebanding dengan data. Data itu sangat mahal. Dan di BPS pun kitamempunyai motto: ‘data itu sangat mahal, tetapi lebih mahal membangun tanpa data”.
Setelah kegiatan ini dibukkan, dilanjutkan dengan sosialisasi “Penyusunan Kabupaten Deiyai Dalam Angka” dan “Indikator-Indikator Makro BPS (PDRB, IPM, IKK)” yang masing-masing dibawakan oleh staf BPS Donovan Hutapea dan Calvino Patlo Dinova. (*/Adv)
