Nabire, WAGADEI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire melalui Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) menggelar pelatihan aplikasi Sistem Informasi Orang (SIO) Papua.
Kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan selama tiga hari, mulai hari Kamis, (7/11) hingga Sabtu, (9/11/2024) di Hotel JDF Nabire.
Lima kepala distrik, para kepala desa, pendamping, ketua RT, ketua RW dan warga dari distrik Makimi, distrik Yaro, distrik Wanggar, distrik Nabire Barat, dan distrik Nabire.
Yermias Degei,
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Nabire Yermias Degei mengatakan, SIO Papua merupakan sebuah sistem informasi yang bertujuan guna hendak mendata antara orang asli Papua (OAP) dan orang non Papua.
“Jadi ini sebenarnya program dari pemerintah provinsi Papua yang digagas tahun 2018 setelah mereka evaluasi 18 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai belum maksimal. Dan mereka melihat belum data yang cukup atau terpilah antara orang asli Papua dengan orang non Papua, sehingga waktu Pemprov Papua menggandeng negara Australia mereka menyediakan aplikasi sio Papua,” ujar Yermias Degei kepada wartawan, Kamis (7/11/2024).
Degei bilang, dua tahun belakangan pihaknya telah melakukan pendataan tersebut di 15 distrik yang ada di kabupaten Nabire.
“Dan kini kami melakukan hanya empat distrik yang terakhir yaitu distrik Makimi, distrik Yaro, distrik Wanggar, distrik Nabire Barat, dan distrik Nabire karena distrik banyak tahun lalu kita sudah ikutkan,” ujarnya.
Distrik yang lain melalui SIO Papua tersebut masih proses dalam pendataan. Pihaknya berharap pada tahun depan 2025 mendatang, data terpilah orang asli Papua data itu sangat detail dalam berbagai aspek data sosial dan budaya.
“Pengelolaan dana kampung itu berdasarkan data, misalnya kita hari inikan belum punya data beberapa warga yang memiliki rumah yang layak dihuni jadi sangat penting data itu,” ujarnya.
Perencanaan dana kampung menunjukkan pada perdata tersebut distrik termasuk di kabupaten. Sebab selama ini dianggap kurang, sehingga dalam perencanaan belum ada data-data dana Otsus kebanyakan OAP belum dan tidak jelas dalam segala hal.
“Mulai tahun depan, pemerintah sudah menyediakan keputusan (SK) dari bupati, dan para kader ini akan serahkan setiap kampung ada satu kader. Jadi itu dibiayai oleh dana kampung dan akan disebut dari pemerintah juga kader ini dana dari pemerintah daerah juga ada dan mereka akan difasilitasi dengan laptop,” katanya.
Pasca itu petugas tidak akan mengambil data di setiap kampung, sebab sudah upload data setiap kampung di SIO Papua.
“Ini dibuka hati dari para kepala kampung. Kepala-kepala kampung, para lurah, kader-kader kampung dan kami mau kader dari kampung supaya bisa mendidik dan bisa membangun cara menyediakan data,” katanya. (*)
