Nabire, WAGADEI – Sejatinya kehadiran daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Tengah agar anak negeri bisa menjadi tuan di atas negerinya sendiri, namun hal itu bertolak belakang pada pesta demokrasi yang dilakukan pada 14 Februari 2024.
Masyarakat Meepago ketika hadirnya provinsi Papua Tengah telah berbondong-bondong menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat karena telah melakukan pembentukan provinsi Papua Tengah.
Namun oknum yang memberikan provinsi Papua Tengah justru sabotase hak politik OAP sehingga tujuan DOB Papua Tengah agar putra dan putri daerah bisa menjadi tuan di atas tanahnya sendiri kini tinggal cerita sebab segala kewenangan dalam berpolitik praktis tidak berpihak kepada pemilik negeri. Buktinya, dalam pemilu 2024 diungguli non OAP atas kerjasama sistem yang tidak beretika.
Calon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Golongan Karya (Golkar)dapil Papua Tengah, Isaias Douw menegaskan dengan unggulnya tiga orang calon DPR RI dapil Papua Tengah yang bukan orang asli Papua Tengah menjadi tanda tanya yang serius kepada penyelenggara dan pengawas bahwa ketiganya dapat suara melalui ‘lubang’ mana.
“Kembalikan kepada hak kesulungan orang asli Papua sendiri, jadi mohon tiga kursi DPR RI untuk perwakilan provinsi Papua Tengah harus kembalikan ke putra daerah. Supaya kita juga mau membicarakan aspirasi dan program pembangunan yang ada di Provinsi Papua Tengah,” katanya kepada wartawan ketika aksi demontrasi berlangsung di Jl Merdeka Nabire.
Douw juga meminta kepada KPU provinsi Papua Tengah sebagai penyelenggara dan Bawaslu Papua Tengah sebagai pengawas harus benar-benar bekerja sesuai dengan mekanisme dan kedepankan kejujuran dalam setiap tahap, terutama dalam proses rekapitulasi suara tingkat provinsi.
Atas kehadiran provinsi, kata dia, pihaknya beramai-ramai maju caleg. Sebagai tim pemekaran Papua Tengah, ia mengucapkan terima kasih karena Papua dapat enam provinsi baru. “Khusus untuk Papua Tengah, saya sebagai tokoh masyarakat tetapi bersama beberapa teman dan adik-adik kami maju calon legislatif pusat mewakili provinsi Papua Tengah, tapi suara kami dicuri dan hilang dari noken kami,” ujarnya.
“Kami juga bagian dari pada NKRI, tetapi kenapa kami punya hak suara dicuri dari orang luar. Apa kurangnya kami orang asli Papua? Kita juga punya hak, Indonesia sudah merdeka untuk mengisi kemerdekaan ini kami Papua Tengah,” ungkapnya.
“Setiap provinsi yang ada di Papua dan seluruh Indonesia semua sudah ada jatah (perwakilan daerah) dapat di parlemen,” kata Isaias.
Ia tidak persoalkan pemilihan di Nabire dan Mimika sebab sistemnya demokrasi namun sangat keberatan dengan enam kabupaten yang menggunakan sistem noken namun dicuri oleh orang yang tak dikenal.
“Kami punya noken itu masyarakat isi suara di dalam noken, kenapa dikeluarkan dari noken. Dalam hal ini kami tiga kursi itu anak asli Papua daerah yang sudah maju dari partai masing-masing, kami meminta supaya KPU dan Bawaslu harus kerja secara jujur untuk menjalankan pesta demokrasi pemilu 2024 ini,” katanya.
“Di Deiyai, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya masih pakai sistem noken. Tetapi kenapa caleg putra asli daerah tidak dapat hak suara dan mereka (pendatang) dapat, siapa yang main? Apakah penyelenggara atau tidak,* ujarnya. (*)
