Nabire, WAGADEI – Masyarakat adat dari enam distrik diantaranya Dipa, Menou, Uwapa, Siriwo, Yaro dan Wanggar datangi kantor Kesbangpol Provinsi Papua Tengah di Nabire pada Senin, (20/11/2023) guna pembagian kuota anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah dari kelompok kerja adat sebagaimana kesepakatan awal yakni pemerataan antara pemerataan warga pesisir dan area gunung.
Aksi tersebut langsung diterima kepala Kesbangpol Papua Tengah, Lukas Ayomi menyambut baik aksi demo dari masyarakat ini positif dari masyarakat enam distrik di kabupaten Nabire yang menanyakan kursi adat MRPT. Ia menyarankan mestinya sebelum pelantikan harus dilakukan pertemuan internal antara kedua pihak, bukan datang demo setelah dilaksanakan pelantikan anggota MRPT terpilih.
“Jadi enam kursi ini putuskan enam orang siapa yang duduk itu sudah pemenangnya karena bicara kursi adat di MRP itu adat punya, kami pemerintah hanya memfasilitasi tapi yang terjadi adalah kadang-kadang tidak bisa diputuskan akhirnya ya sudah ada hal-hal yang di luar keinginan kita yang terjadi,” kata Ayomi.
Namun demikian, kata dia, pihaknya sangat bersyukur penyampaian aspirasi masyarakat yang berikan dan hadirnya Otsus. “Jadi ini hal yang positif menyampaikan aspirasi masukan-masukan kepada pemerintah itu hal yang positif karena memang Otsus hadir karena masyarakat sejahtera. Jadi saya kira hal yang wajar dan positif untuk menyelesaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah,” kata Ayomi.
Arifin Magai, selaku kordinator aksi mengatakan dalam seleksi MRPT tidak ada unsur keterwakilan dari enam distrik sehingga pihaknya merasa dalam hal ini tidak adil karena tidak ada keterwakilan.
“Makanya kami turun jalan untuk meminta agar mengklarifikasi siapa yang salah dan sebenarnya apa yang salah kurang kami apa dalam tahap seleksi kami datang hanya minta klarifikasi,” kata Magai.
Menurut dia, dalam seleksi MRPT ini harus ada keterwakilan yang adil antara warga pesisir dan masyarakat lereng gunung justru tapi kenapa seleksi MRPT unsur adat dipenuhi warga pesisir.
Kepala suku Simapitowa Vabianus Tebai, menyampaikan kedatangan pihaknya hanya satu tujuan yakni mau menanyakan dikemanakan hak dari enam distrik.
“Kemarin sudah ditetapkan pada saat sosialisasi oleh panitia seleksi kabupaten maupun di provinsi dan yang pernah turun di kampung kamu pernah mendengar dari timsel itu sendiri bahwa dua kursi di pesisir pantai dan dua kursi di gunung enam distrik ternyata pada saat pelantikannya tidak ada nama justru itu kami datang hanya menyanyakan keadilan yang pertama sudah dibicarakan,” kata Tebai.
Dia menyatakan, masyarakat adat enam distrik kabupaten Nabire kecewa dan tidak puas dengan hasil seleksi penetapan dan pelantikan MRPT.
“Timsel MRP kabupaten Kesbangpol dan bupati Nabire telah menipu masyarakat adat enam distrik Nabire gunung hasil seleksi dan penempatan anggota MRPT terkhusus keterwakilan dari kabupaten Nabire dari unsur adat dan unsur perempuan,” katanya.
Pihaknya meminta Timsel dan Kesbangpol
Kabupaten dan provinsi segera klarifikasi terkait penetapan anggota MRP PT keterwakilan dari kabupaten Nabire untuk jalur adat dan perempuan.
“Kami masyarakat dari enam distrik Nabire gunung telah mehilangan hak politik di kursi adat MRPT untuk unsur adat dan perempuan sehingga kami meminta pemerintah kabupaten Nabire dan pemerintah provinsi Papua Tengah untuk memprioritaskan kami masyarakat adat enam distrik kabupaten Nabire provinsi Papua Tengah,” katanya. (*)
