Jayapura, (WAGADEI) – United States Agency for International Development (USAID) yang merupakan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat melalui program USAID Kolaborasi bergandengan dengan para jurnalis se tanah Pupua atau provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya mengawal pembangunan dari dana yang bersumber dari Otonomi Khusus (Otsus).
Komitmen yang ditandai dengan diskusi bersama itu digelar di Hotel Zuni Kota Jayapura, Papua pada hari Sabtu, (9/9/2023). Diskusi dilakukan via-offline bagi peserta di Kota Jayapura dan juga zoom metting bagi para jurnalis yang berada di luar Jayapura itu diusung tema “Pembangunan Daerah dan Optimalisasi Otonomi Khusus di Tanah Papua”.
Menghadirkan marasumber yang telah berpengalaman serta ahli urusan penelitian dan mengelola data statistik perkembangan di bidang pendidikan, kesehatan dan gedsi di tanah Papua diantaranya Agus Sumule, James Modouw, T. G. Butarbutar dan Adolf Z. D. Siahay.
Ketua program USAID Kolaborasi, Caroline Tupamahu mengatakan, kawal Otsus Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui peningkatan kapasitas dari pemerintah daerah dan partisipasi dari masyarakat.
“Peningkatan partisipasi masyarakat itu peran teman-teman jurnalis yang paling penting karena, teman-teman yang punya kekuatan dan pengaruh dalam menyuarakan fakta apa yang terjadi di masyarakat,” kata Caroline.
Caroline mengajak para jurnalis bersama-sama mengawal pembangunan terutama dana Otsus. “Bagaimana kita dapat bersama-sama mengawal pembangunan daerah terutama khususnya yang terkait dengan Otsus,” ujarnya.
Dirinya menyampaikan, bahwa pihaknya secara serius mendukung program monitoring sehingga dapat menghasilkan karya jurnalistik yang optimal.
“Jadi, katakan bahwa program ‘Kitorang Kawal Otsus’ ini adalah inisiatif baik dari jurnalis Papua, untuk jurnalis media Papua dan untuk seluruh masyarakat di Tanah Papua,” terangnya.
Ia berharap jurnalis secara optimal bersama-sama mendorong perubahan, baik pembangunan transparan maupun kualitas pelayanan pemerinta daerah (Pemda).
“Tetap tepat sasaran peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan akhirnya menuju pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,”
Akademisi Universitas Papua (Unipa) Manokwari, Papua Barat, Dr. Agus Sumule mengungkap sejumlah tantangan berat dalam peningkatan mutu guru di tanah Papua, provisi Papua hingga Daerah otonom Baru (DOB) di tanah Papua.
Tantangan pendidikan itu berada pada tingkat PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA-SMK. Menurut Sumule, jumlah tenaga guru di Papua, Papua Barat hingga DOB masih sedikit.
“Kita (Papua dan Papua Barat ) memang menghadapi tantangan yang tidak kecil karena guru kita itu masih sedikit. Dan murid yang tidak bersekolah lebih banyak dari pada guru, tapi memang kita masih butuh guru,” ujar Dr Agus Sumule ketika menjadi pembicara pada kegiatan itu.
Berdasarkan hasil penelitian, kata Agus, Papua dan Papua Barat sangat kurang, Kita harus menambah 2000 lebih guru.
“Kekurangan guru di Papua dan Papua Barat hampir mendekati enam ribu, dan tentunya lebih banyak tersebar di kampung-kampung. Untuk itu, selain harus menambah sekolah, kita juga harus menambah 2000 lebih guru, karena Siswa yang sudah umur tetapi masih berpendidikan sekitar 6000 lebih,” ungkapnya.
40.000-an anak tak sekolah dan kekurangan guru di Papua Barat, ia sarankan ke Pemda. Sementara, untuk wilayah kota dan trans justru mengalami kelebihan tenaga guru.
“Banyak tempat di kampung-kampung itu yang kekurangan guru,” ucap Sumule. (*)
