Pemkab Nduga, Lanny Jaya, Puncak dan TNI Polri diminta wajib lindungi warga sipil dalam pencarian Pilot Susi Air

Wamena, (WAGADEI) – Dalam operasi pencarian terhadap capten pilot Mark Martens, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga se Indonesia (IPMNI) mminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga, Lanny Jaya Dan Puncak serta aparat TNI maupun Polri juga kesatuan lainnya agar mengontrol masyarakat di wilayah Kuyawage.

Sebab telah dikabarkan masyarakat pribumi sudah mengungsi karena daerah Kuyawage yang terdiri dari enam distrik masing-masing dua distrik yang masuk di Pemkab Nduga, dua distrik dari Lanny Jaya dan dua distrik dari Puncak hidupnya makin panik pasca penahanan capten pilot asal Selandia Baru itu, lebih-lebih dengan kedatangan apparat keamanan yang berlebuhan.

“Aparat TNI maupun Polri tidak boleh melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil di wilayah Nduga teritama di distrik Paro, Mebrok atau Yuguru, Alama, Geselama dan Kuyawage. Karena ini daerah yang benar-benar tempat masyarakat mengungsi dari delapan distrik yang kosong itu. Sehingga siapapun yang dating di daerah itu wajib mengetahui sisi antropologi dan geografis, jangan asal-asal jangan sampai salah sasaran,” kata ketua dewan pimpinan cabang (DPC) IPMNI di Jayawijaya, Enggipilik Kogoya belum lama ini.

Untuk keselamatan warga sipil, ia menyarankan kepada pihak aparat keamanan boleh kejar kelompok TPN-PB OPM pimpinan Egianus Kogoya sebab sesama yang memiliki senjata modern. Namun ia berharap sekali-kali tetap melindungi warga sipil sebab mereka korban di antara dua pihak yang bertikai.

“Baku cari dengan Egianus itu antara militer dengan militer. Namun aparat keamanan jangan melakukan tindakan berlebihan seperti menangkap, menganiaya, interogasi sampai merusak fasilitas umum seperti gereja, rumah dan menyiksa rakyat sipil yang tidak tahu menahu,” ujarnya.

Ia berharap kepada Pemkab Nduga, Lanny Jaya dan Puncak segera membuat kebijakan-kebijakan yang persuasive demi perlindungan terhadap warga sipil. “Karena sasaran operasi militer hari ini adalah tempat tinggal masyarakat sipil,” ucapnya.

“Kami merasa bahwa negara Indonesia tipu publik dengan mengatakan tidak melakukan operasi militer, tapi mengedepankan negosiasi. Tetapi kenyataanya adalah operasi sedang berlangsung di wilayah Nduga terutama di Paro, Geselama dan Yuguru serta Kuyawagi,” ujar dia.

Sampai saat in, kata dia, psikologi warga sipil masih terganggu apalagi mereka adalah orang kampung yang tidak memahami banyak tentang kehidupan kota dan latar belakang orang baru yang dating ke daerah itu.

Sekretaris Umum Mahasiswa Nduga Kota studi Jayawijaya, Wetenus Kogoya juga menegaskan hentikan penangkapan terhadap masyarakat sipil yang tidak tahu menahu, karena traumatis yang dialami oleh orang papua akan membuahkan kebencian terhadap NKRI sepanjang masa.

“Yang dapat informasi bahwa TNI dan Polri tidak melakukan propaganda untuk melegitimasi kehadiran aparat di tengah masyarakat atas nama pengamanan di wilayah Kuyawage, Paro, Geselama dan Yuguru untuk menakuti masyarakat sipil,” kata dia.

Pihaknya juga meminta kepada DPRD setempat segera kumpulkan semua warga yang ada di tempat pengungsian. Sebab sejak DPRD Nduga dilantik semua hilang kabar hanya tahu makan gaji buta atas nama wakil rakyat.

“DPRD harus cari masyarakat, karena itu tugas kalian. DPRD Nduga hilang kontak sejak dilantik,” katanya. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *