NABIRE, WAGADEI – Cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Papua Tengah hingga Oktober 2026 baru mencapai 17,92 persen atau 133.772 pekerja. Rendahnya angka kepesertaan tersebut menjadi tantangan pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas perlindungan, terutama bagi pekerja sektor informal.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,2 miliar pada 2026 untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 24.691 peserta. Mereka terdiri atas pekerja rentan, hamba Tuhan, dan pegawai non-ASN.
Data tersebut disampaikan dalam Penganugerahan Jamsostek Award Tingkat Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Jenderal Sudirman, Morgo, Nabire, Selasa (17/11/2026).
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), I Nyoman Suarjaya, mengatakan cakupan perlindungan yang masih rendah menunjukkan perlunya upaya bersama untuk memperluas kepesertaan di seluruh wilayah Papua Tengah.
Menurut dia, pekerja bukan penerima upah menjadi salah satu kelompok yang membutuhkan perhatian lebih besar. Kelompok tersebut mencakup petani, nelayan, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengemudi, pekerja mandiri, serta masyarakat adat.
“Karakteristik masyarakat Papua Tengah menunjukkan bahwa jumlah pekerja bukan penerima upah cukup besar. Karena itu, diperlukan kolaborasi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar mereka juga mendapatkan perlindungan,” ujar Suarjaya.
Berdasarkan data yang disampaikannya, cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Mimika mencapai 66,34 persen, sedangkan Kabupaten Nabire sebesar 43,64 persen.
Sementara itu, perlindungan pekerja sektor konstruksi tercatat sekitar 67 persen. Adapun kepesertaan pekerja penerima upah baru mencapai 25,32 persen.
Suarjaya menilai perluasan kepesertaan harus menyasar kelompok pekerja yang selama ini belum terjangkau program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dukungan pemerintah daerah, khususnya melalui kebijakan dan penganggaran, diperlukan untuk memperluas perlindungan tersebut.
Iuran pekerja informal Rp16.800 per bulan
Suarjaya menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan menyediakan lima program perlindungan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Bagi pekerja sektor informal, ia mendorong kepesertaan minimal dalam dua program, yaitu JKK dan JKM. Iuran kedua program tersebut sebesar Rp16.800 per bulan.
Menurut Suarjaya, peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak mendapatkan santunan sebesar Rp42 juta. Selain itu, anak peserta juga berpeluang memperoleh beasiswa pendidikan hingga Rp174 juta apabila memenuhi persyaratan kepesertaan, termasuk masa kepesertaan minimal tiga tahun.
Sementara itu, peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak memperoleh pengobatan dan perawatan sesuai ketentuan program hingga dinyatakan sembuh.
Perlindungan JKK mencakup risiko kecelakaan sejak pekerja berangkat menuju tempat kerja, selama menjalankan pekerjaan, hingga perjalanan pulang. Program tersebut juga memberikan perlindungan terhadap penyakit akibat kerja.
Pemprov diminta memperluas perlindungan pekerja
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa, yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Papua Tengah, Victor Fun, pemerintah daerah menegaskan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya.
Menurut gubernur, perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Gubernur juga menegaskan bahwa Jamsostek Award bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah dan badan usaha yang berkomitmen memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.
“Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengajak seluruh bupati untuk memperkuat kebijakan, koordinasi, dan dukungan terhadap perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai kewenangan dan kebutuhan daerah masing-masing,” demikian pesan gubernur dalam sambutan tersebut.
Selain pemerintah kabupaten, pimpinan badan usaha juga diminta memastikan seluruh pekerjanya memperoleh hak perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Suarjaya mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten memperkuat dukungan anggaran untuk melindungi pekerja rentan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal.
Ia mengingatkan perusahaan agar tidak memandang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebatas kewajiban administrasi, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja.
BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong perluasan perlindungan melalui program Sertakan. Program ini merupakan gerakan yang mengajak masyarakat, termasuk aparatur sipil negara dan pekerja di lingkungan badan usaha, membantu membayarkan iuran jaminan sosial bagi pekerja informal di sekitarnya.
Suarjaya berharap Jamsostek Award 2026 menjadi momentum memperkuat kerja sama pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja.
Menurut dia, keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari peningkatan angka kepesertaan, tetapi juga dari kemampuan memastikan pekerja memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja, kematian, maupun risiko sosial lainnya. (*)










