Gubernur Nawipa: Papua Tengah Butuh ASN yang Berhati Melayani

TIMIKA, WAGADEI – Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menegaskan masyarakat membutuhkan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki komitmen dan hati untuk melayani, bukan sekadar aparatur yang memiliki kemampuan intelektual.

Pesan tersebut disampaikan Nawipa dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Marthen Ukago, saat membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ASN Berpijar di salah satu hotel di Kota Timika, Kabupaten Mimika, Senin (16/11/2026).

Bacaan Lainnya

Dalam sambutan itu, Nawipa menekankan bahwa keberhasilan seorang ASN tidak hanya diukur dari jabatan atau posisi yang dimiliki. Lebih dari itu, keberhasilan aparatur harus dilihat dari kontribusi nyata bagi instansi pemerintah dan masyarakat.

“Masyarakat tidak membutuhkan ASN yang pintar, tetapi ASN yang memiliki hati untuk melayani, siap untuk mengabdi, dan bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan dalam melayani masyarakat,” kata Marthen saat membacakan sambutan Gubernur.

Ia juga meminta peserta Diklat ASN Berpijar menjadikan kegiatan tersebut sebagai kesempatan untuk membangun semangat baru, meningkatkan pengetahuan, memperkuat karakter, serta menumbuhkan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

“Jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, meningkatkan kapasitas diri, dan membangun pola pikir sebagai aparatur yang berorientasi pada hasil dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Diklat ASN Berpijar diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah. Program ini merupakan hasil kolaborasi Pijar Foundation dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) melalui platform pembelajaran digital untuk pengembangan kompetensi aparatur.

Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, mengatakan Diklat ASN Berpijar dirancang untuk meningkatkan kompetensi, literasi digital, dan keterampilan masa depan atau future skills ASN dalam menghadapi perubahan birokrasi yang semakin dinamis dan berbasis teknologi.

Menurutnya, ASN tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus mampu menunjukkan kinerja, berinovasi, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

“Kita menyadari bahwa tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk tidak saja hadir dan melaksanakan tugas administrasi, juga menunjukkan kinerja, inovasi dan terus belajar beradaptasi, meningkatkan kemampuan, serta mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel, selalu menjadi teladan dalam lingkungan kerja maupun bermasyarakat,” kata Denci.

Ia berharap pelatihan tersebut dapat membentuk aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Panitia Diklat ASN Berpijar, Ferdinand Somnaikubun, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program prioritas Gubernur Papua Tengah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme aparatur sipil negara.

Ferdinand yang juga menjabat Kepala Subbidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial BKPSDM Papua Tengah menjelaskan, pelatihan berlangsung selama dua hari, 16–17 November 2026, dengan melibatkan 128 peserta dari perwakilan 33 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

“Terima kasih kepada para narasumber yang sudah bersedia membagikan ilmunya. Kami berharap para peserta bisa memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan kompetensi demi melayani masyarakat Papua Tengah,” kata Ferdinand.

Diklat tersebut menghadirkan Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP) LAN Makassar, Muhammad Aswad, serta dua narasumber lainnya, Muhammad Yunus dan Wahyuni Fajaruddin.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap peningkatan kompetensi ASN dapat berdampak pada perubahan budaya kerja birokrasi, terutama dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (*)

Pos terkait