NABIRE, WAGADEI – DPR Papua Tengah bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah sepakat mencabut Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua Tengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Orang Asli Papua (OAP). Kedua pihak akan menyiapkan Perdasus baru dengan merumuskan kembali materi pengaturan mengenai OAP.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam Rapat Harmonisasi Rancangan Perdasus dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasus/Raperdasi) di ruang rapat DPR Papua Tengah, Selasa (10/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Tengah, Ardi, bersama Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai. Pertemuan itu turut dihadiri perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah, Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
John Gobai menjelaskan, perubahan terhadap Perdasus Nomor 14 Tahun 2026 mencakup lebih dari 50 persen pasal. Karena itu, DPR Papua Tengah bersama Biro Hukum Setda Papua Tengah sepakat tidak menggunakan mekanisme perubahan peraturan, tetapi menyusun Perdasus baru.
“Karena materi perubahan mencakup lebih dari 50 persen pasal dalam Perdasus Papua Tengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Orang Asli Papua, maka kami bersama Biro Hukum menyepakati untuk mencabut Perdasus tersebut dan menyusun Perdasus baru,” kata Gobai.
Dengan keputusan tersebut, rancangan yang sebelumnya disiapkan sebagai Raperdasus tentang Perubahan atas Perdasus Papua Tengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Orang Asli Papua akan diubah menjadi Raperdasus tentang Orang Asli Papua.
Salah satu materi penting dalam rancangan regulasi baru itu adalah ketentuan yang secara tegas mencabut Perdasus Nomor 14 Tahun 2026. Materi-materi perubahan yang telah dibahas dalam proses sebelumnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan aturan baru.
Gobai mengatakan, penyusunan Perdasus baru diharapkan dapat merumuskan substansi pengaturan mengenai OAP secara lebih menyeluruh dalam satu regulasi.
Proses legislasi Raperdasus tentang Orang Asli Papua tersebut akan segera ditindaklanjuti. DPR Papua Tengah menjadwalkan pembahasannya untuk diparipurnakan pada November 2026.
DPR Papua Tengah berharap pembentukan regulasi baru itu berjalan sesuai tahapan legislasi dan menghasilkan landasan hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan perlindungan, pengakuan, serta pemberdayaan Orang Asli Papua di Papua Tengah.
“Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPR Papua Tengah bersama pemerintah daerah dalam membentuk regulasi daerah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua,” ucap Gobai. (*)
