Nabire, WAGADEI – Rapat Kerja (Raker) Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa didampingi Wakil Gubernur Deinas Geley bersama delapan Bupati se-Papua Tengah di Ballroom Kantor Gubernur, Kamis (5/11/2026) tidak hanya membahas soal uang. Raker itu justru menjadi ajang evaluasi keras soal cara kerja pemerintahan yang selama ini tumpang tindih dan saling tunggu.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa secara terbuka mengingatkan para Bupati agar ada pembagian kewenangan yang jelas antara Provinsi dan Kabupaten mulai tahun anggaran 2027.
“Kalau Bupati sudah masuk kerja, Gubernur tidak perlu masuk lagi di situ. Gubernur kerja di sebelah. Begitu juga sebaliknya. Kita harus mengatur bagaimana pembagian tugasnya,” kata Meki Nawipa di hadapan para Bupati Nabire, Mimika, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya.
Pasalnya, menurut Meki, selama ini banyak program provinsi dan kabupaten yang sasarannya sama, lokasinya sama, tapi tidak saling koordinasi. Akibatnya anggaran habis untuk kegiatan yang berulang, sementara kampung-kampung yang belum tersentuh tetap tidak tersentuh.
“Kita tidak boleh lagi bangun dengan cara sendiri-sendiri. Satu kampung didatangi dua kali oleh dua level pemerintahan, kampung lain tidak didatangi sama sekali. Itu yang harus kita hentikan,” ujarnya.
Di luar soal pembagian tugas, mantan Bupati Paniai ini juga menyoroti dua masalah paling mendesak yang menurutnya tidak bisa ditunda lagi, yaitu tentang pembiayaan sekolah dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Tengah.
Ia mengingatkan, bahwa Papua Tengah masih berada di papan bawah IPM nasional. Anak-anak di Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Paniai, Dogiyai dan Deiyai masih kesulitan mengakses pendidikan yang layak karena guru tidak ada, sekolah jauh dan biaya operasional tidak mencukupi.
“Tambahan anggaran yang memadai diperlukan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat, termasuk pendidikan serta penguatan perekonomian,” kata Meki.
Ia meminta para Bupati untuk tidak hanya fokus pada pembangunan fisik seperti gedung dan jalan, tetapi juga memastikan anak-anak bisa sekolah dengan tenang dan guru-guru bisa mengajar dengan layak.
“Percuma kita bangun gedung sekolah bagus kalau tidak ada guru dan tidak ada biaya untuk anak sekolah. IPM kita tidak akan naik kalau sekolah kita tidak beres,” katanya.
Efisiensi Pusat Bikin Daerah Terjepit
Para Bupati pun curhat dalam Raker tersebut. Bupati Intan Jaya, Aner Maisini meminta pemerintah pusat memberikan diskresi khusus bagi daerah tertinggal dan sangat tertinggal di Papua Tengah, terutama terkait kebijakan efisiensi anggaran.
Menurut Aner, kebijakan efisiensi yang dipukul rata secara nasional sangat memberatkan Papua Tengah. Biaya membangun satu ruang kelas di Intan Jaya bisa berkali-kali lipat dibanding di Jawa karena harus diangkut lewat pesawat dan jalan yang sulit. Jika anggaran dipotong dengan logika Jawa, Papua Tengah yang jadi korban.
Hal senada disampaikan Bupati Puncak, Elvis Tabuni. Ia menegaskan enam kabupaten di Papua Tengah diantaranya Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai Dogiyai dan Deiyai justru masih berstatus daerah tertinggal dan butuh perlakuan khusus.
“Kita tidak bisa disamakan. Kami di gunung biayanya beda, tantangannya beda,” ujar Elvis.
*Kesepakatan Baru – Satu Peta, Satu Pembagian Tugas*
Dari Raker tersebut, lahir kesepakatan baru yang berbeda dari Raker sebelumnya. Mulai 2027, Pemprov dan Pemkab akan menyusun satu peta pembagian tugas.
Provinsi akan fokus pada urusan lintas kabupaten, seperti jalan penghubung antar kabupaten, pendidikan tinggi, dan rumah sakit rujukan. Kabupaten akan fokus pada urusan yang langsung menyentuh warga, seperti SD, SMP, Puskesmas dan jalan kampung.
“Tahun depan kita ekspektasi Rp500 miliar per satu kabupaten, tetapi ini juga kita tidak tahu. Karena itu, kita undang untuk bagaimana membuat strategi supaya kita bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya,” ujar Meki menutup Raker.
Dengan pembagian tugas yang jelas, Meki berharap tidak ada lagi alasan program tumpang tindih, anggaran terbuang dan rakyat yang tidak merasakan kehadiran pemerintah. (*)
