Nabire, WAGADEI – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Prof. Dudung Abdurachman bersama Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa membahas penguatan stabilitas, pertahanan, dan keamanan di wilayah Papua Tengah.
Pertemuan yang digelar pada Selasa, (27/10/2026) itu membahas situasi terkini di delapan kabupaten se-Papua Tengah, termasuk tantangan geografis, keamanan wilayah rawan, serta upaya percepatan pembangunan di daerah otonomi baru (DOB).
Dalam pertemuan tersebut, Menkopolkam Dudung menegaskan, pemerintah pusat (pempus) mengedepankan pendekatan keamanan yang humanis di Papua Tengah. Bukan hanya operasi dengan kekerasan, tetapi operasi teritorial, pendekatan kultural dan merebut hati rakyat menjadi prioritas.
“Pendekatan kepada hati, merebut hati rakyat, kemudian operasi teritorial juga lebih dikedepankan. Tidak melaksanakan operasi-operasi dengan kekerasan, itu hanya sasaran-sasaran tertentu saja,” kata Menkopolkam.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyambut baik arahan tersebut. Menurutnya, stabilitas keamanan di Papua Tengah tidak bisa dipisahkan dari pembangunan kesejahteraan, pelayanan publik, dan kehadiran negara yang nyata bagi masyarakat.
Gubernur menekankan, keamanan yang stabil harus dibarengi dengan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Jika masyarakat merasakan kehadiran negara lewat pelayanan yang baik, maka stabilitas akan terjaga dengan sendirinya.
“Tugas kita bersama adalah menjaga agar rakyat Papua Tengah merasakan kehadiran negara dalam bentuk nyata melalui keamanan yang stabil, pelayanan publik yang baik dan kesempatan yang adil untuk maju,” kata Gubernur Nawipa.
Dalam pertemuan itu, keduanya juga sepakat memperkuat sinergi lintas lembaga antara Pemprov Papua Tengah, Kodam, Polda, Badan Intelijen Daerah, Kesbangpol, hingga Forkopimda kabupaten. Tidak boleh ada ego sektoral dan kebijakan yang berjalan sendiri tanpa koordinasi.
“Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah otonomi baru. Pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat adat harus berada dalam satu kesatuan visi untuk menjaga stabilitas politik dan mempercepat pembangunan,” kata Menkopolkam.
Melalui pertemuan ini, Pemprov Papua Tengah dan Kemenko Polkam berkomitmen menjaga Papua Tengah tetap aman, damai dan kondusif sebagai modal utama untuk mempercepat pembangunan di provinsi termuda di Tanah Papua tersebut. (*)
