Nabire, WAGADEI — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah secara resmi menjalin kerja sama dengan 31 media partner dari berbagai platform cetak, elektronik, hingga daring dalam upaya membangun komunikasi publik yang lebih terbuka, efektif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penandatanganan perjanjian kerja sama berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur Papua Tengah, Rabu, (19/8/2026).
Namun sebelum teken Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa lebih dulu melakukan coffee morning dengan para pimpinan perusahaan media, para pemimpin redaksi dan juga para wartawan di ruang kerjanya. Dalam tatap muka itu, gubernur pertama di Provinsi Papua Tengah ini mengatakan, kerja sama ini bukan sekadar bentuk dukungan terhadap media, melainkan langkah sadar dan strategis pemerintah untuk memastikan informasi mengenai kebijakan, program dan agenda pembangunan provinsi dapat disampaikan secara lebih cepat, akurat,l dan berimbang kepada masyarakat luas.
Dengan keragaman platform yang terlibat mulai dari media daring yang menjangkau generasi muda, media elektronik yang menjangkau wilayah lebih luas, hingga media cetak yang tetap menjadi rujukan di berbagai distrik informasi pembangunan Papua Tengah kini dapat menyebar hingga ke pelosok-pelosok daerah yang selama ini sulit dijangkau.
Gubernur Nawipa menegaskan, media tidak diposisikan sekadar sebagai penyampai informasi, melainkan mitra strategis yang berperan menjembatani pemerintah dan masyarakat. Di satu sisi, media membantu menyampaikan kebijakan pemerintah; di sisi lain, media tetap memiliki ruang penuh untuk menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional mengawal pemerintahan, mengkritisi kebijakan dan menyuarakan aspirasi masyarakat.
“Kerja sama ini bukan berarti media menjadi corong pemerintah. Tapi justru sebaliknya, dengan kerja sama yang jelas, pers di Papua Tengah semakin mandiri dalam menjalankan fungsi pengawasannya, sementara pemerintah semakin terbuka dalam memberikan akses informasi,” ujar Gubernur Meki Nawipa.
Di usia keempat provinsi ini, keterbukaan informasi menjadi salah satu fondasi utama pembangunan. Masyarakat berhak tahu ke mana anggaran berjalan, apa kendala pembangunan di daerahnya dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam memajukan daerah.
Dengan adanya 31 media mitra dalam tahun anggaran 2026, diharapkan kekosongan informasi yang seringkali diisi oleh kabar tidak benar dapat terisi oleh berita yang terverifikasi dan akurat. Ini sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan karena masyarakat yang tahu, akan lebih peduli dan ikut menjaga jalannya pemerintahan.
Kerja sama ini diharapkan melahirkan pemberitaan yang tidak hanya mengangkat masalah, tetapi juga solusi pemberitaan yang objektif dan konstruktif, mampu menggambarkan potensi serta tantangan Papua Tengah secara jujur dan utuh.
Pemerintah provinsi berharap sinergi ini terus diperkuat di masa mendatang. Keterbukaan yang dibangun hari ini diharapkan menjadi investasi jangka panjang: semakin masyarakat percaya pada informasi yang disampaikan, semakin kuat pula kepercayaan terhadap jalannya pemerintahan, dan semakin kokoh pula fondasi kemajuan Papua Tengah. (*)
