ILAGA — Pascakerusuhan yang berujung pada pembakaran sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak akibat polemik penyaluran Dana Desa tahap pertama tahun 2026, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa memimpin langsung Rapat Koordinasi Terpadu di Aula Negelar, Ilaga, Jumat, (14/8/2026) siang.
Rapat ini digelar tak lama setelah Gubernur bersama Wakil Gubernur Deinas Geley, Kapolda Papua Tengah, Kabinda Papua Tengah didampingi Bupati Puncak Elvis Tabuni, Wakil Bupati Naftali Akawal beserta forkopimda meninjau langsung kondisi Kantor DPRK Puncak, Kantor Bupati Puncak, serta fasilitas pemerintahan lainnya yang rusak akibat amuk massa pada Selasa, 12 Agustus 2026.
Rapat Koordinasi Terpadu ini dihadiri langsung oleh Bupati Puncak Elvis Tabuni, jajaran Forkopimda Kabupaten Puncak, para kepala distrik, kepala kampung, serta kepala OPD di lingkungan Pemkab Puncak. Pertemuan ini menjadi wadah untuk mendengar langsung akar permasalahan, membahas dinamika yang berkembang di masyarakat, serta merumuskan langkah konkret penanganan dan pemulihan pascainsiden.
Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah tidak akan membiarkan Pemerintah Kabupaten Puncak menangani dampak kerusuhan sendirian.
“Kita tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri, kita akan terus bersama-sama dengan masyarakat di Ilaga. Sejumlah pimpinan OPD telah kami utus lebih dulu ke Ilaga untuk membantu penanganan pascakejadian,” ujar Gubernur.
Dalam rapat tersebut, dibahas tiga hal utama:
1. Inventarisasi kerusakan — Mengidentifikasi total kerugian dan kerusakan gedung, peralatan, dan dokumen akibat pembakaran. Data ini menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitas dan rekonstruksi.
2. Pemulihan pelayanan publik — Memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan meskipun kantor rusak, antara lain dengan memanfaatkan fasilitas alternatif atau ruang kerja sementara.
3. Pemulihan keamanan dan ketertiban — Bersama unsur TNI/Polri dan Forkopimda, menjaga stabilitas keamanan sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui dialog terbuka.
Wakil Gubernur Deinas Geley juga menambahkan bahwa persoalan di Puncak menjadi perhatian serius Pemprov Papua Tengah dan seluruh pihak harus bersinergi agar kejadian serupa tidak terulang.
Rapat diakhiri dengan kesepakatan bersama untuk:
– Mempercepat proses perbaikan dan rehabilitasi kantor pemerintahan yang terdampak;
– Menyelesaikan persoalan penyaluran Dana Desa secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme yang sesuai regulasi;
– Meningkatkan komunikasi dan dialog antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat guna mencegah kesalahpahaman yang memicu konflik.
Kunjungan dan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Meki Nawipa ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam merespons situasi di lapangan serta menjaga keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Puncak. (*)
