Nabire, WAGADEI — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar kuliah umum tentang Otonomi Khusus Jilid II untuk Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat di Tanah Papua dengan tema “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tengah”, Rabu, (12/8/2026), di Ballroom Provinsi Papua Tengah.
Kegiatan tersebut menghadirkan Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A sebagai narasumber dan diikuti para staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, pimpinan OPD, kepala biro serta pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Dalam pemaparannya, Djohermansyah mengatakan, keberhasilan pemerintahan Papua Tengah sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang kuat, birokrasi yang profesional dan berintegritas, serta pengelolaan anggaran yang akuntabel. Kebijakan pemerintah harus mampu diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sebagai daerah otonom baru, Papua Tengah juga menghadapi tantangan dalam penguatan kelembagaan, kapasitas aparatur, pengelolaan aset, serta ketersediaan data,” katanya.
Karena itu, lanjut dia, peningkatan kompetensi aparatur dan kemampuan eksekusi kebijakan menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang efektif dan efisien.
Dalam konteks Otonomi Khusus, ia menegaskan bahwa kewenangan dan dukungan fiskal harus diikuti tata kelola yang baik serta disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis Papua Tengah. Program pemerintah juga perlu disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah, karena kondisi masyarakat pesisir, pegunungan dan pedalaman memiliki karakteristik yang berbeda.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah didorong untuk terus memperkuat kapasitas aparatur, kelembagaan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan kebijakan agar penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif dan mampu memberikan pelayanan serta manfaat yang nyata bagi masyarakat. (*)
