Nabire, WAGADEI – Administrasi kependudukan (Adminduk) yang lengkap bukan sekadar berkas tertulis, melainkan “napas hidup” yang menghubungkan setiap warga dengan hak-hak dasarnya. Tanpa dokumen yang sah dan lengkap, akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial hingga perlindungan hukum akan terhambat. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Kapasitas Administrasi Kependudukan bagi Aparat Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu yang berlangsung di aula Kali Senen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Selasa, (2/7/2026).
Membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Kepala Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kampung Provinsi Papua Tengah, Albertus Iyai, SE menyampaikan pesan penting dari pemimpin daerah.
“Administrasi kependudukan yang lengkap adalah napas kesejahteraan hidup, karena setiap pelayanan publik—mulai pendidikan, kesehatan, perbankkan, hingga ketenagakerjaan—membutuhkan administrasi kependudukan yang lengkap. Maka setiap warga wajib memiliki administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap,” ujar Albertus Iyai menyampaikan arahan Gubernur Meki Nawipa.
Gubernur Meki Nawipa secara khusus meminta seluruh warga di Provinsi Papua Tengah untuk segera melengkapi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian hingga akta kematian bukan sekadar syarat administrasi, melainkan identitas hukum setiap warga negara.
“Kelengkapan administrasi kependudukan ibarat napas kehidupan yang menghubungkan masyarakat dengan hak-haknya yakni akses pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, layanan perbankkan, ketenagakerjaan, hingga perlindungan hukum. Di sisi lain, data yang akurat memungkinkan pemerintah merencanakan pembangunan tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan,” kata Gubernur.
Dengan dokumen yang lengkap, pelayanan publik akan berjalan lebih cepat, transparan, dan efektif—langkah nyata menuju masyarakat Papua Tengah yang sejahtera.
Memperkuat Kapasitas di Tingkat Kampung
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Kepala Distrik Nabire Barat serta aparat dari kedua kampung. Albertus Iyai berharap para peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, dan memperdalam tata kelola administrasi yang benar.
“Ilmu dan keterampilan yang diperoleh harus diterapkan secara konsisten di kampung masing-masing, sehingga pelayanan administrasi menjadi lebih tertib. Administrasi kependudukan adalah pondasi perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Papua Tengah,” ujarnya.
Sosialisasi berlangsung dalam dua sesi materi. Sesi pertama disampaikan Sekretaris Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Tengah, Yermias Mote.S, STP, M.IP, dengan topik “Pentingnya Data dan Dokumen Kependudukan bagi Individu dan Pemerintah Kampung”. Materi ini menekankan bahwa data yang akurat adalah dasar penyelenggaraan layanan dan perencanaan pembangunan di tingkat paling bawah.
Sesi kedua disampaikan Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, Christian Paul Raymond, S.T, yang menjelaskan secara rinci syarat dan prosedur penerbitan berbagai dokumen kependudukan. Kedua sesi dipandu Kepala Seksi Evaluasi dan Monitoring, Herman Anou, S.Sos, M.IP sebagai moderator.
Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Roni Abidondifu, S.STP.M.Si, menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta. Ia mengajak aparat kampung untuk terus berkoordinasi dengan dinas terkait guna menjaga tertib administrasi.
“Bagi warga, dokumen adalah kunci hak. Bagi pemerintah kampung, data yang benar menjadi landasan menyusun program, menetapkan kebijakan, merencanakan anggaran, dan menyalurkan bantuan tepat sasaran,” kata Roni.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong kesadaran warga melengkapi dokumen, serta menghasilkan data kependudukan yang valid, akurat dan mutakhir sebagai dasar kokoh membangun Papua Tengah yang maju dan sejahtera. (*)
