WAMENA, WAGADEI.ID – Dalam rangka memperingati Hari Pengungsi Sedunia pada 20 Juni 2026, anggota DPRD Kabupaten Nduga, Leri Gwijangge menyatakan, pemerintah tak serius menangani nasib pengungsi di kabupaten tersebut.
Jumlah pengungsi Kabupaten Nduga sejak 2 Desember 2018 tercatat sebanyak 10.272 jiwa. Mereka tersebar di Wamena dan Kwiyawagi, sementara total pengungsi internal di seluruh Tanah Papua mencapai 122.931 jiwa.
Leri Gwijangge mengatakan, pengungsi dari Nduga tersebar di delapan kabupaten/kota dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Jayawijaya.
“Selamat Hari Pengungsi Sedunia bagi masyarakat yang terdampak konflik bersenjata di Kabupaten Nduga dan kabupaten-kabupaten lain di Tanah Papua. Sejak 2 Desember 2018 hingga kini, masyarakat saya, keluarga saya, orang tua, saudara-saudara, anak-anak, masih hidup dalam pengungsian,” ujar Leri Gwijangge, anggota DPRD Nduga dari Partai Perindo.
Leri menegaskan bahwa penanganan pemerintah terhadap pengungsi belum serius, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Mereka hidup sangat susah, banyak yang meninggal di tempat pengungsian. Anak-anak, ibu-ibu, orang tua tidak diurus dengan baik. Pemerintah hanya memberi bantuan sembako dari tahun ke tahun, tetapi tidak pernah berpikir solusi permanen agar mereka bisa kembali ke kampung halaman,” katanya.
Ia menyoroti bahwa pemerintah daerah maupun provinsi tidak memiliki data akurat dan tidak melakukan pendataan secara baik.
“Kesehatan anak-anak dan ibu-ibu tidak diurus, pendidikan mereka tidak diperhatikan. Pemerintah hanya sekadar memberi bantuan sembako, tetapi tidak pernah berpikir bagaimana mengembalikan mereka ke tempat tinggal agar bisa beraktivitas seperti biasa,” katanya.
Leri juga mengkritisi pernyataan pemerintah provinsi yang menyebut masyarakat enggan kembali karena anak-anak sudah bersekolah di tempat pengungsian.
“Itu bukan alasan. Pemerintah wajib mencari jalan agar masyarakat bisa kembali. Kabupaten dan provinsi ada karena ada masyarakat. Kalau masyarakat terus keluar, akar Kabupaten Nduga bisa hilang,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat untuk menangani masalah pengungsi.
“Kabupaten dan provinsi ada karena ada manusia. Pemerintah harus melihat persoalan pengungsi yang terus meningkat sejak 2018. Sampai hari ini tidak terurus dengan baik. Angka kematian sangat tinggi di tempat pengungsian, banyak anak-anak, bayi, balita, ibu-ibu, dan orang tua meninggal,” katanya.
Dalam momentum Hari Pengungsi Sedunia, Leri meminta pemerintah daerah Nduga dan Papua Pegunungan untuk serius menangani nasib pengungsi.
“Bangunan fisik boleh megah, tetapi kalau manusianya tidak diurus, anggaran itu tidak bermanfaat. Banyak distrik kosong, masyarakat harus dikembalikan. Pelayanan selama ini hanya bantuan sembako jangka pendek, tidak pernah berpikir jangka panjang,” katanya.
Ia juga menyoroti penggunaan anggaran Otsus yang seharusnya diprioritaskan untuk manusia.
“Anggaran Otsus harus dipakai untuk mengatasi nasib pengungsi. Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Pertahanan perlu mengevaluasi penanganan konflik di Papua, khususnya Nduga. Mobilisasi militer harus dikaji apakah menolong masyarakat sipil atau justru menambah trauma,” katanya.
Menurut Leri, usia pengungsian masyarakat Nduga kini sudah mencapai 7 tahun 6 bulan, dan akan genap 8 tahun pada Desember 2026.
“Kasihan, sudah hampir delapan tahun masyarakat Nduga terlantar. Banyak yang meninggal, tetapi pemerintah menutup mata. Ini harus dipikirkan dengan serius. Jangan sampai akar Kabupaten Nduga hilang karena masyarakatnya keluar semua,” katanya. []
