Nduga, WAGADEI – Legislator atau anggota DPRD Kabupaten Nduga dari Partai Perindo, Leri Gwijangge meminta pemerintah segera menarik pasukan TNI/Polri dari Distrik Mebarok, Yuguru, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
“Rangkaian pelanggaran HAM menyebabkan trauma mendalam bagi masyarakat setempat,” kata Gwijangge di Nduga, Kamis (17/4/2025).
Dia mengatakan, setelah masyarakat dan Gereja menyerahkan pilot Philip Mark Mehrtens di Yuguru, negara mengerahkan pasukan TNI ke Distrik Mebarok, Yuguru. Operasi senyap di wilayah tersebut menimbulkan ketakutan dan trauma bagi masyarakat.
“Mobilisasi pasukan di lapangan terbang (lapter) Yuguru membuat masyarakat semakin tertekan. Fasilitas umum, rumah warga, dan gedung sekolah ditempati serta dibongkar oleh aparat TNI yang bertugas di pos lapter Yuguru,” katanya.
Dia mengatakan, seorang warga sipil, Aberal Wandikbo, ditangkap di honai saat menjaga orang tuanya yang sakit kritis. Ia diinterogasi, disiksa, dan dibunuh secara tidak manusiawi. Jenazahnya ditemukan di jurang dekat perkebunan masyarakat.
“Penangkapan, pembunuhan, dan pemukulan terhadap warga di kampung-kampung semakin memperburuk situasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan agar masyarakat asli tidak diusir dari kampung halamannya. Pengusiran paksa oleh negara terhadap rakyat adalah bentuk kejahatan dan pelanggaran HAM.
“Konstitusi 1945 memberikan perlindungan bagi semua warga negara, termasuk masyarakat Papua. Namun, kejahatan aparat keamanan terhadap Orang Asli Papua (OAP) terus berlanjut,” katanya.
Ia mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan operasi di wilayah tersebut, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang masih tinggal di sepanjang Kali Yuguru, Kali Gul, dan Kali Yigi.
Pemerintah daerah juga diharapkan menyurati maskapai pesawat perintis di Timika dan Wamena, agar pelayanan pemerintah dapat masuk ke lapter Yuguru, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. (*)
