Jakarta, WAGADEI – Pasangan nomor urut 3 calon gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa dan Deinas Geley (MeGe) tampil terang benderang pada debat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah, di studio Metro TV Jakarta, Sabtu, (9/11/2024).
Dalam debat itu, Meki – Deinas sejak awal menyajikan pemaparan yang berkualitas, terlihat sangat menguasai materi-materi debat dengan tema ‘Memberdayakan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan Proporsional untuk membangun Papua Tengah yang Aman Sejahtera yang dibagi dalam lima subtema, yakni sosial kemasyarakatan, ekonomi, masyarakat adat dan lingkungan, keamanan dan HAM, kependudukan.
Pernyataan panelis ditujukan kepada paslon MeGe; Papua Tengah memiliki tambang yang banyak dikelola oleh berbagai perusahaan. Bagaimana merumuskan tata kelola keamanan untuk mengelola sumber daya alam.
“Pertama, pemimpin harus menjadi jawaban. Kami pernah menjadi bupati di daerah konflik, kalau pemimpin tidak ada maka tidak bisa menyelesaikan masalah. Kami akan koordinasi dengan semua pihak untuk mencari solusi. Khusus untuk OAP kami akan membuat kopermas untuk menggandeng pengusaha,” katanya jawab.
Ia menjawab; “Masalah konflik hanya persoalan menjalin komunikasi. Sedangkan masalah izin, kami akan koordinasi dengan pusat dan pemilik hak ulayat dan masyarakat adat”.
Sesi tanya jawab; Cagub Meki Nawipa bertanya ke Cagub John Wempi Wetipo;
Meki: Apa yang bapak akan lakukan untuk program nasional soal transmigrasi termasuk pelepasan tanah adat?
Wempi: Pertanyaan yang bagus sekali, akhir-akhir ini terjadi perdebatan di masyarakat Papua. Perlu kita tahu ini kebijakan negara, gubernur adalah perpanjangan dari pusat untuk menerjamahkan sendiri. Kalua terjadi polemik mari diskusikan, papua tidak termasuk.
Meki: Sebenarnya Pak Wempi tidak menjawab pertanyaan saya, waktu jadi wamen bapak belum selesaikan pelepasan tanah adat. Saya mau langkah-langkah konkret.
Sesi berikutnya, Cagub Natalis Tabuni bertanya ke Cagub Meki Nawipa:
Tabuni: Beberapa waktu lalu saya baca komentar pembentukan kementerian transmigrasi, bapak (Meki) menolak. Bagaimana cara bapak sebagai perwakilan pemerintah pusat, bagaimana menatasi trasnmigrasi dengan baik
Meki: Jadi saya mengerti benar apa yang dimaksud transmigrasi Presiden Prabowo. Jadi transmigrasi yang dimaksud dari kampung ke kota. Kalau itu sangat kita dukung. Sehingga ekspansi orang-orang lokal akan berjalan dengan baik. Kita tetap tegak lurus dengan Bapak Prabowo.
Tabuni: Kembali kepada aturan birokrasi, kita sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kita harus melaksanakan dengan tanpa merugikan pihak lain. Kalau program transmigrasi dilaksanakan, kita lakukan studi kelayakan libatkan akademisi, masyarakat dan MRP.
Meki: Jadi pak Natalis, bapak kan bupati sudah belajar UU Otsus. Jadi kita patokan pada masyarakat dan yang punya tanah apakah menolak atau menerima, dan hasilnya kita sampaikan kepada presiden. Kita harus berpatokan pada UU Otsus, Papua itu daerah khusus dengan UU Otsus. (*)
