Nabire, WAGADEI – Solidaritas pelajar pemuda mahasiswa-mahasiswi Intan Jaya dengan tegas meminta keoada pemerintah kabupaten (Pemkab) Intan Jaya, Papua Tengah agar segera hentikan pembangunan patung Tuhan Yesus di Sugapa, ibu kota kabupaten Intan Jaya. Pembangunan patung raksasa yang akan membangun mengatasnamakan Pj Bupati Intan Jaya Apolos Bagau bersama tokoh agama dan fungsionalitas lainnya.
Adanya negara Indonesia rencana pembangunan wisata patung raksasa Tuhan Yesus di kabupaten Intan Jaya yang rencana akan dibangun oleh militer satuan TNI 330 personil yang mengatasnamakan pemerintah Intan Jaya bapak Apolos Bagau, Kepala Dinas Pariwisata dan Pastor Yance Yogi, Pr pada kenyataannya wisata patung Tuhan Yesus tersebut milik pemerintah pusat melalui TNI.
“Bukan program pemerintah daerah, pada hal program tersebut program dari pusat buatan patung raksasa tersebut dari kota Bali militer yang akan diutus menjaga pembangunan satuan TNI 330 personil dana hiba dari negara alokasikan untuk pembangunan pariwisata patung Tuhan Yesus Rp 60 miliar target membangun dalam 6 bulan selesai,” kata Yulianus Janambani saat jumpa pers, Rabu, (1/11/2023) di asrama Intan Jaya yang berlokasi di Kali Bobo Nabire, Papua Tengah.
Melihat dengan hal tersebut diatas ini, ia mengatakan, maka kami solidaritas mahasiswa-mahasiswi se-Indonesia asal kabupaten Intan Jaya di Nabire sudah menolak dengan tegas tentang pembangunan pariwisata patung Tuhan Yesus di Intan Jaya pada 16 Agustus 2023.
“Melihat dengan pembangunan patung Tuhan Yesus membawa simbol perdamaian TNI/polri antara masyarakat Intan Jaya, tetapi ternyata Pembangunan tersebut ini bukan perdamaian masyarakat Intan Jaya antara TNI tetapi ini rencana awal untuk masuknya PT.blok wabu dengan kepaksaan mengambil sumber potensi yang ada di kabupaten Intan Jaya dengan melihat situasi hari ini daerah Intan Jaya masih belum kondusif,” kata Janambani.
Untuk itu Pemkab Intan Jaya berdiri selama 15 tahun semenjak diresmikan pada 26 November 2008 dan memiliki 8 distrik dengan 97 kampung dinamika konflik permasalahan yang dalam pemerintah telah muncul semenjak sengketa pemilu DPR 2014 dimana ada politik pengelambungan suara yang tidak sesuai dengan penduduk.
Ia menegaskan kami pergerakan mahasiswa-mahasiswi asal Intan Jaya di Nabire dengan tegas menolak kebijakan pemerintah usat fasilitasi dengan militer yang tidak menguntungkan kepentingan masyarakat Papua ada umumnya di kabupaten Intan Jaya.
“Kami dari gerakan mahasiswa-mahasiswi se-Indonesia asal Intan Jaya di Nabire dengan tegas menolak 100 persen rencana pembangunan wisata patung raksasa Tuhan Yesus di Sugapa,” katanya.
Pihaknya juga meminta kepada Pemkab Intan Jaya melalui kepala dinas pariwisata segera mencabut surat izin pembangunan tempat wisata patung raksasa Tuhan Yesus.
“Kami meminta kepada setiap tokoh agama, tokoh masyarakat, dengan tegas tolak jangan terprovokasi program Jakarta melalui militer dan pemerintah daerah Intan Jaya,” ucapnya.
Daud Tigau, ketua forum komunikasi mahasiswa intan jaya kota studi Nabire menegaskan dampak UU cipta kerja, minerba, agraria, pengesahan otonomi khusus Otsus pemekaran daerah otonomi baru DOB telah membuka peluang bagi oligarki elite politik negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam SDA di Papua seperti yang kami bersama diketahui perkembangan situasi di kabupaten Intan Jaya.
Pasalnya beberapa tahun belakangan ini konflik bersenjata TNI Polri dan TPNPB dan agenda negara atas tanah milik masyarakat adat Intan Jaya demi mengeksploitasi sumber daya alam semakin panas, demi menancapkan perusahaan tambang negara lewat ijin usaha pertambangan khusus Antam Tbk dan empat perusahaan tambang lainnya di Intan Jaya negara sendiri telah merawat konflik berkepanjangan yang terjadi di Intan Jaya,
“Negara melalui militer sebagai tameng untuk merampas dan mencaplok tanah milik masyarakat adat intan jaya,” katanya.
Dengan mengirimkan militer non organik secara besar-besaran telah membawa banyak dampak buruk kepada masyarakat di intan jaya dengan fungsi yang di kontrol militerisme berlebihan telah menyebabkan pembunuhan masyarakat sipil, pembatasan ruang gerak, pengungsian dan pengosongan kampung,
Daud mengatakan, tindakan-tindakan ini tidak langsung telah menggeser posisi masyarakat adat Intan Jaya dari eksistensi kehidupan dengan alamnya tidak berhenti disitu, militer juga telah menyebarkan sayap fungsi kerja dengan cara intervensi dalam kerja-kerja SKPD Intan Jaya, sepertinya kasus yang baru terjadi beberapa hari yaitu proyek pembangunan pariwisata patung raksasa Tuhan Yesus di Sugapa dan tempat wisata yang akan di inisiatif oleh TNI polri di bilogai Sugapa,
“Dengan itu dengan tegas kami menolak kebijakan pemerintah pusatusat fasilitasi dengan militer yang tidak menguntungkan kepentingan masyarakat Papua ada umumnya di Intan Jaya,” kata dia. (*)
