Wamena, (WAGADEI) – Akibat dari tanpa adanya kordiasi dari pemerintah provinsi Papua Pegunungan melakukan pengukuran di lokasi daerah Walesi, maka perwakilan masyarakat Wouma dan Walesi datangi kantor gubernur Papua Pegunungan guna meminta kepada pihak pemerintah segera menghentikan aktivitas pengukuran tanah di Walesi itu.
Pasalnya bagi masyarakat setempat telah mengetahui bahwa tanah Wouma dan Walesi masih dalam pro dan kontra, sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu. Terjadi keributan dengan utusan pemprov melakukan pengukuran, Kamis, ( 27/7/2023).
Imanuel Ikinia, perwakilan masyarakat adat Walesi mengatakan, sesuai kesepakatan bersama Asisten II dan Pj Sekda Papua Pegunungan bahwa pembangunan akan dilaksanakan setelah ada pertemuan pihak pro maupun kontra.
Namun ia mengaku, secara sembunyi aktifitas, sekarang ada pengukuran tanah di Walesi tanpa ada pemberitahuan, atas tuntutan pihak pro.
“Sesuai kesepakatan awal pembangunan akan jalan setelah ada pertemuan antara pro dan kontra, Asisten II dan Setda akan melaporkan kepada Gubernur, tapi pengukuran, pencaplokan ini terus jalan secara sembunyi-sembunyi,” katanya.
Sudah sepakat bahwa semua akan dilakukan setelah ada pertemuan kedua pihak namun, lakukan pengukuran sehingga kami datangi.
“Jangan lagi pemerintah bikin pertumpahan darah, sudah cukup, pasilitasi kami untuk duduk bersama dan mencari solusi bersama,” katanya.
Maikel Wetipo, salah satu pemuda Wouma mengatakan stop melakukan pengukuran secara tersembunyi -tersembunyi tanpa ada kejelasan maupun pertemuan pihak pro dan kontra.
“Jangan main-main, harus ada penyelasan baik antara pro maupun kontra,” katanya. (*)
