Jayapura, (WAGADEI) – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Provinsi Papua Pegunungan (AMMPP) menilai Penjabat Gubernur Papua Pegunugan, Nikolaus Kondomo yang latarbelakang anti korupsi justru melindungi koruptor di tanah Papua. Pasalnya, dalam kabinet di daerah otonom baru (DOB) itu, mantan Kepala Kejaksaan Tinggal Papua ini telah memberikan surat keputusan atau SK kepada dr Ronny Situmorang pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan.
Pasalnya, AMMPP memiliki rekam jejak dr Ronny Situmorang dengan indikasi korupsi uang negara yakni pertama, pembangunan 4 Puskesmas Afirmasi Program Jokowi antara lain Kenandega Waris, Senggi, Ubrub, dan juga Milki dengan total anggaran Rp37.990. 646.000. Kedua, markup pengadaan APD untuk Penanganan Covid-19 di Kabupaten Keerom dengan total anggaran Rp659.930.000. Ketiga, Mark-up Pengadaan Termogen untuk Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Keerom dengan total anggaran Rp258.500.000. Keempat, pembangunan Insentif Tim Gerak Cepat dan Tenaga Kesehatan RSUD dan ruang isolasi bulan April-Mei 2020 dengan total anggaran Rp580.000.000. Kelima, penyalahgunaan Dana Covid-19 dari Refocosin Dana APBD Pemerintah Kabupaten Keerom yang tidak sesuai peraturan yang berlaku dan tanpa melalui mekanisme dengan total anggaran Rp30.143. 500.000. Keenan, pertanggungjawaban Fiktif Bendahara Pengeluaran Dinkes Kabupaten Keerom untuk dana bantuan operasional kesehatan Puskesmas Waris dengan total anggaran Rp270.004.000.
Pihaknya hendak melakukan hal itu untuk menjaga kemungkinan besar akan terjadi nasib serupa yang berdampak pada pembangunan Papua Pegunungan.
“Kami tidak mau kejadian seperti yang sudah terjadi di Keerom, kami tidak butuh akan melakukan aksi besar-besaran di Jayawijaya pada Senin, (19/12/2022) untuk minta Penjabat Gubernur Papua Pegunugan, Nikolaus Kondomo segera mencopot dokter Ronny dari jabatan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan,” ujar ketua AMMPP, Elius Wenda kepada wagadei.id pada Jumat (16/12/2022), di kota Jayapura.
Ia mengatakan, pihaknya melakukan aksi demo ini bukan menjatuhkan Pj Gubernur Papua Pegunungan, namun untuk kebaikan bersama agar meletakkan pondasi yang kuat di daerah otonom baru itu.
Pihaknya menegaskan, aparat penegak hukum tak boleh melindungi koruptor di tanah Papua. (*)
