Nabire, WAGADEI – Di Papua Tengah, makna bela negara tidak lagi dimaknai sempit sebagai urusan baris-berbaris, senjata, atau seragam. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH menegaskan bela negara justru dimulai dari hal paling sederhana yakni menjaga persatuan, merawat kerukunan dan tidak membiarkan perbedaan menjadi pemicu konflik.
Pesan itu disampaikan Gubernur dalam kegiatan penguatan kesadaran bela negara berbasis persatuan dan kerukunan di Papua Tengah yang digelar di Hotel Carmel, Kamis (5/11/2026) yang diwakili Staf Ahli III Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otonomi Khusus (Otsus), Ukkas, S.Sos, M.KP. Berbeda dari seremoni formal yang biasanya didominasi pejabat, kegiatan ini justru menekankan bahwa aktor utama bela negara adalah masyarakat sendiri – mama-mama pasar, tokoh adat, tokoh gereja, guru hingga pemuda di kampung.
“Bela negara di Papua Tengah bukan soal siapa yang paling keras berteriak NKRI, tapi siapa yang paling setia menjaga tetangganya tidak bertengkar karena beda suku dan beda agama,” ujar Gubernur Meki Nawipa dalam arahannya.
Menurut Gubernur Mek, Papua Tengah adalah provinsi yang lahir dari keberagaman. Delapan kabupaten – Nabire, Mimika, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya dihuni oleh suku Mee, Moni, Wolani, Damal, Amungme, Kamoro, Lani, Dani dan pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Jika persatuan tidak dirawat, keberagaman itu bisa berubah menjadi bara konflik.
Karena itu, lanjut dia, Pemprov Papua Tengah mengubah pendekatan bela negara: dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan.
“Kalau anak bisa sekolah dengan aman, mama bisa jualan di pasar dengan tenang, pendeta dan imam bisa ibadah tanpa takut, itu sudah bela negara. Negara hadir kalau rakyatnya merasa aman,” kata Meki.
Terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah Bela Negara, Gubernur mendorong keterlibatan pemerintah daerah, Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia berharap rencana aksi tersebut menghasilkan program konkret, terukur, dan dapat dilaksanakan, sehingga nilai-nilai bela negara tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata.
Melalui Rembuk Noken Kebangsaan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi, menjaga persatuan, dan bersama-sama membangun Papua Tengah yang aman, damai, harmonis, serta sejahtera.
Gubernur Meki juga menekankan tiga pilar baru bela negara ala Papua Tengah, diantaranya;
*1. Persatuan di Rumah*
Bela negara dimulai dari keluarga. Orang tua diajarkan untuk tidak mewariskan dendam antar suku kepada anak. Anak-anak Papua Tengah harus diajarkan bahwa teman yang beda marga tetap saudara.
*2. Kerukunan di Sekolah dan Gereja/Masjid*
Sekolah menjadi laboratorium persatuan pertama. Guru diminta tidak membeda-bedakan anak Mee, Moni, atau pendatang. Begitu juga rumah ibadah harus menjadi tempat menebar damai, bukan pemicu perpecahan.
*3. Ekonomi yang Adil*
Menurut Gubernur, orang tidak akan cinta negara kalau perutnya lapar. Karena itu program 1,25 juta bibit kopi, pendidikan gratis, dan pembangunan infrastruktur ke pedalaman adalah bagian dari bela negara. “Kalau petani sejahtera, tidak ada ruang untuk provokasi,” katanya.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah kini mendorong agar materi bela negara tidak hanya diajarkan di sekolah formal, tetapi juga masuk dalam kurikulum muatan lokal, kegiatan adat, dan pembinaan pemuda gereja.
“Kita mau anak Papua Tengah bangga jadi orang Papua, sekaligus bangga jadi orang Indonesia. Dua identitas itu tidak boleh dipertentangkan,” kata Nawipa. (*)
