Nabire, WAGADEI — Realisasi anggaran Pemprov Papua Tengah per 1 Oktober 2026 baru mencapai 41,37 persen — angka yang memicu perhatian, namun bukan alasan khawatir. Kepala Bapperida Eliezer Yogi, S.STP, M.Su menjelaskan secara terbuka apa yang menghambat dan bagaimana pemerintah memastikan dana tetap turun ke masyarakat.
“Pekerjaan fisik nilainya besar, justru inilah yang paling lama prosesnya — pengadaan, dokumen, koordinasi antar-satuan kerja,” ungkap Eliezer di Nabire, Jumat, (2/10/2026).
Menurut dia, proses pengadaan paket fisik belum selesai penawaran dijadwalkan pengumuman 5 Oktober. Ada juga keterbatasan SDM dan kelengkapan dokumen berkas yang seharusnya tuntas seminggu malah molor dan koordinasi antar-OPD belum berjalan secepat yang dibutuhkan.
“Kalau belum selesai, nanti kita kategorikan. Ada yang multi-years, ada yang dilanjutkan ke tahun depan. Tidak berarti dihentikan jadi tinggal disesuaikan mekanismenya,” kata Eliezer.
Artinya, lanjut dia, proyek yang sudah berjalan namun belum rampung tetap dibayar sesuai progres, dan yang belum tuntas akan dialihkan ke anggaran 2027 tanpa menghilangkan hak masyarakat atas pembangunan tersebut.
Dorongan Akhir Tahun Target 80–90%
Dengan sisa waktu tiga bulan, Bapperida meminta seluruh OPD segera tuntaskan tahap pengadaan yang sedang berjalan sehingga bisa pastikan pengumuman pemenang lelang paling lambat awal Oktober. Selesaikan setidaknya perencanaan dan persiapan agar pekerjaan fisik segera turun ke lapangan
“Kami menargetkan 80 persen, semoga bisa lebih. Barang dan jasa sudah masuk tahap penayangan, tinggal didorong agar cepat selesai,” ucapnya.
Pemerintah menegaskan bahwa kendala birokrasi sedang dibenahi secara internal. Fokus utama ialah memastikan setiap rupiah APBD benar-benar terpakai untuk pembangunan yang dirasakan langsung warga Papua Tengah bukan sekadar angka di atas kertas. (*)
