Nabire, WAGADEI — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah terus memperjuangkan pemenuhan hak dasar kesehatan bagi seluruh warganya dengan resmi mendaftarkan 50.000 warga baru ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk memastikan perlindungan kesehatan merata hingga ke pelosok kampung, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP) yang selama ini tinggal di wilayah-wilayah terpencil.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Nabire, dari total 50.000 warga yang didaftarkan diantaranya 44.720 jiwa adalah Orang Asli Papua (OAP) setara sekitar 90 persen dari total peserta baru, 2.679 jiwa adalah warga non-OAP dan sisa lainnya merupakan warga yang terdata dalam program perlindungan sosial daerah.
Pendanaan untuk kepesertaan ini dialokasikan sekitar Rp22,7 miliar, bersinergi dengan program unggulan daerah KOHARUSEHAT (Kartu Otsus Harapan Baru Sehat) yang menyatu dengan skema JKN. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dari akses perlindungan kesehatan.
Hingga 1 Agustus 2026, cakupan kepesertaan JKN di Papua Tengah tercatat mencapai 117,06 persen dengan tingkat peserta aktif 95,82 persen. Sekitar 267 ribu peserta kini dapat mengakses layanan kesehatan tingkat pertama di puskesmas, klinik pratama, hingga rumah sakit tipe D yang tersebar di delapan kabupaten. Setiap tahunnya sekitar 28 ribu kasus dilayani dan hingga Juli 2026 realisasi biaya pelayanan kesehatan telah mencapai Rp124,8 miliar.
Prestasi ini membuat Papua Tengah menerima apresiasi nasional Universal Health Coverage (UHC) Award, sekaligus menegaskan posisi daerah ini sebagai salah satu provinsi dengan cakupan jaminan kesehatan tertinggi di Indonesia.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa menegaskan, kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara yang tidak boleh dikorbankan oleh jarak, medan maupun keterbatasan.
“Program JKN menjadi fondasi perlindungan kesehatan, sementara KOHARUSEHAT hadir sebagai bentuk dukungan kebijakan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Papua Tengah. Keduanya saling menguatkan agar warga di kampung-kampung paling jauh pun tetap terlindungi,” ujar Gubernur.
Untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses, BPJS Kesehatan dan Pemprov Papua Tengah juga mengembangkan kanal layanan digital Mobile JKN, PANDAWA (WhatsApp) dan VIOLA (Virtual Office) memudahkan warga mendaftar dan mengurus administrasi tanpa harus turun ke ibu kota kabupaten.
Bukan Sekadar Data, Melainkan Nyawa dan Masa Depan
Pendaftaran 50.000 warga ini bukan sekadar angka administratif. Ini adalah jaminan bahwa seorang ibu di pegunungan bisa melahirkan dengan aman, anak-anak bisa imunisasi lengkap, dan warga yang sakit tidak harus menjual kebun atau ternak untuk berobat. Dengan mayoritas peserta adalah Orang Asli Papua, program ini menjadi bukti bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika setiap warga tanpa memandang suku dan tempat tinggal memiliki akses yang sama terhadap pelayanan dasar negara.
“Kepesertaan harus diikuti pelayanan yang mudah, cepat dan berkualitas. Tidak cukup hanya terdaftar, warga harus benar-benar merasakan manfaatnya saat membutuhkan,” kata Meki Nawipa. (*)
