Nabire, WAGADEI – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah, SE memaparkan bagaimana strategi efektif mengatasi anak yang tidak sekolah, dalam sebuah forum strategis di Jayapura, Papua yang berlangsung mulai Kamis, 28-30 Mei 2026.
Masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) telah lama menjadi tantangan utama dalam pembangunan pendidikan di wilayah Indonesia bagian timur, termasuk Provinsi Papua Tengah.
Namun, seiring berjalannya waktu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah terus bergerak maju dengan menerapkan berbagai strategi inovatif dan terukur untuk mengatasi permasalahan ini.
Dalam forum itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah, SE secara rinci memaparkan serangkaian praktik yang telah dijalankan, dan terbukti efektif dalam menurunkan angka ATS dan membuka akses pendidikan bagi seluruh anak di daerah tersebut.
Dalam paparannya, Nurhaidah, SE menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak, tanpa terkecuali, terlepas dari letak geografis, kondisi ekonomi, maupun latar belakang budaya.
“Di Papua Tengah, kami memiliki tantangan geografis yang berat, akses infrastruktur yang belum merata, serta beragam faktor sosial budaya yang mempengaruhi partisipasi sekolah. Namun, hal ini tidak menjadi alasan untuk berhenti berusaha. Justru, tantangan inilah yang memacu kami untuk mencari solusi yang paling tepat sasaran dan relevan dengan kondisi masyarakat kami,” ujarnya dalam pemaparan.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah, SE memaparkan praktek baik penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Rapat Koordinasi Pendampingan Perencanaan SPM Pendidikan, Implementasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), dan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN), yang diselenggarakan oleh Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemdikdasmen yang berkantor di Kota Jayapura, Papua.
Menurut Nurhaidah, mengapa program penanganan ATS menjadi penting bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, karena data ATS tinggi. (*)
